Tingkatkan Perilaku Hidup Sehat Melalui SPAM, PUPR Terbitkan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terutama mendukung Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) masyarakat selama masa Pandemi COVID-19.
Salah satu dukungan yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya yakni dengan menerbitkan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 pada 7 Februari 2022 lalu. Buku ini dapat menjadi referensi untuk mengukur tingkat kinerja manajemen, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan layanan air minum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku penyelenggara air minum di bawah Pemerintah Daerah.
Selain itu, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 ini juga dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah sebagai salah satu bahan acuan untuk menyusun kebijakan, strategi program dan kegiatan peningkatan layanan air minum sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi di daerah.
Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021, rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan di daerah baru mencapai 28,85% dan secara administrasi baru mencapai 22,63% , sehingga masih harus ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila Pemda memiliki BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat dan Mandiri.
Diana Kusumastuti menyampaikan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum dalam membantu masyarakat untuk menjaga perilaku hidup bersih serta melaksanakan prosedur kesehatan (prokes) guna mengurangi penyebaran Virus COVID-19, khususnya varian Omicron saat ini. Untuk itu diharapkan, Pemda dapat menyediakan sarana dan prasarana air minum yang mudah dijangkau masyarakat agar hal tersebut dapat terwujud.
Sementara Direktur Air Minum Anang Mukhlis mengungkapkan bahwa sebanyak 388 BUMD yang telah dinilai kerjanya, tercatat ada 225 BUMD Air Minum (58%) yang berkinerja Sehat, 104 BUMD Air Minum (27%) berkinerja kurang sehat dan 59 BUMD Air Minum (15%) berkinerja Sakit.
Anang Mukhlis menerangkan BUMD Air Minum yang berkinerja kurang sehat maupun sakit disebabkan lantaran rata-rata tarif belum memenuhi tarif FCR (full cost recovery), pelanggan di bawah 20.000 sambungan rumah (SR) dan tingkat kehilangan air masih tinggi sekitar 33,24%.
Menanggapi hal tersebut, Anang Mukhlis mengharapkan adanya dukungan dari Pemda terhadap BUMD Air Minum kurang sehat dan sakit berupa persetujuan untuk menerapkan tarif FCR, penyertaan modal atau memberikan subsidi bagi BUMD yang belum menerapkan tarif FCR.
Selain itu, BUMD Air Minum dapat melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan serta melakukan pengembangan investasi bekerja sama dengan sesama BUMD Air Minum atau badan usaha lainnya.
Adapun sesuai kewenangannya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi/ rehabilitasi atau pembangunan baru untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dengan syarat readiness criteria.
Di sisi lain, Pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk BUMD Air Minum.
Kementerian PUPR juga telah memberikan dukungan infrastruktur air minum berupa pembangunan SPAM Regional dengan pendanaan yang berasal dari APBN atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Infrastruktur Air Minum tersebut seperti SPAM Regional Jatiluhur I yang memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur untuk menyediakan pasokan air minum sebesar 4.750 liter/detik, yang kemudian didistribusikan kepada sekitar 380.000 sambungan rumah (SR) atau sekitar 1,9 juta jiwa yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
