Progres Baru 9,9 Persen, Proyek Huntap di Padang Dikebut Rampung Desember 2026

Upaya pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Kota Padang, Sumatera Barat, masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam penyediaan tempat tinggal permanen dan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Di tengah kebutuhan warga untuk kembali menjalani kehidupan secara normal, pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi salah satu pekerjaan yang membutuhkan perhatian khusus.

Salah satunya terlihat dari pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di kawasan Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh yang progresnya masih jauh dari target penyelesaian.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari beberapa sumber, Pembangunan huntap di kawasan tersebut tercatat baru mencapai 9,9 persen pada awal November 2026, sementara target penyelesaiannya ditetapkan pada akhir Desember 2026.

Mengingat progres pembangunan yang masih jauh dari target, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta percepatan pekerjaan dilakukan agar hunian yang disiapkan bagi masyarakat terdampak tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kota Padang Satgas PRR, Brigjen Pol Yopie Indra Sepang, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (7/11/2026), menegaskan bahwa capaian pembangunan yang masih berada di angka 9,9 persen ini membutuhkan perhatian serta langkah percepatan khusus untuk mengejar tenggat akhir tahun.

Target rampung ini sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Dimana pekerjaan proyek ini dimulai pada 16 September 2026 dengan masa pelaksanaan selama 107 hari kalender.

Adapun pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Barat bersama PT Wahyu Adi Guna sebagai kontraktor pelaksana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan nilai kontrak Rp33,75 miliar.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, Satgas PRR meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan kontraktor untuk meningkatkan kecepatan pekerjaan di lapangan tanpa mengabaikan kesiapan fasilitas pendukung.

Percepatan pembangunan juga harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur pendukung dan kepastian penerima manfaat, sehingga rumah yang selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan oleh warga.

Persoalan ketersediaan fasilitas pendukung turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang. Dalam pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait pada 4 November 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran membahas kebutuhan penyediaan PSU untuk kawasan hunian tetap korban bencana hidrometeorologi November 2025.

Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Namun, khusus kawasan huntap Balai Gadang, penyelesaian infrastruktur pendukung masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat dengan estimasi anggaran Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan sektor perumahan tidak cukup hanya mengandalkan penyelesaian bangunan fisik, tetapi juga memerlukan dukungan fasilitas kawasan agar masyarakat dapat menempati hunian baru secara layak.

Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Turut Menjadi Prioritas

Selain meninjau pembangunan huntap, Satgas PRR juga meninjau rehabilitasi Bendung Gunung Nago beserta jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat banjir pada November 2025.

Bencana tersebut tidak hanya mengganggu fungsi infrastruktur pengairan, tetapi juga berdampak pada 26 rumah, satu jembatan, serta ruas jalan sepanjang 390 meter.

Pekerjaan rehabilitasi dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V dengan melibatkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana pekerjaan.

Berbeda dengan pembangunan huntap yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini, rehabilitasi Bendung Gunung Nago dan jaringan irigasinya memiliki target penyelesaian hingga 2028.

Meski waktu pelaksanaan masih panjang, Satgas PRR meminta agar pekerjaan yang bersifat mendesak mendapat prioritas tanpa harus menunggu seluruh proyek selesai. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan fungsi irigasi sekaligus mengurangi risiko banjir yang dapat kembali mengancam kawasan terdampak.

Selain rehabilitasi Bendung Gunung Nago, pembangunan turap Sungai Batu Busuk juga turut mendapat perhatian serupa.

Proyek yang dibiayai melalui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tersebut bertujuan memperkuat tebing sungai guna mencegah longsor yang berpotensi merusak badan jalan. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran akses masyarakat.

Satgas PRR meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap kualitas konstruksi sekaligus mendorong percepatan pekerjaan agar perlindungan terhadap jalan dan lingkungan sekitarnya dapat segera ditingkatkan.

Perkuat Koordinasi dan Sistem Peringatan Dini Bencana

Di samping pemulihan fisik, Satgas PRR menaruh perhatian pada kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

Menurut Yopie, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara umum telah berjalan. Meski demikian, percepatan pembangunan huntap, penentuan prioritas infrastruktur mendesak, serta penguatan koordinasi antarlembaga masih perlu ditingkatkan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk membahas pemanfaatan teknologi dalam penanganan bencana.

Dalam pertemuan tersebut, diperkenalkan sebuah aplikasi pelaporan cepat yang terintegrasi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan memberikan sinyal peringatan dini.

Satgas PRR bersama Polda Sumatera Barat akan menjajaki penggunaan sistem tersebut sebagai sarana untuk mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan koordinasi, serta mendukung respons awal ketika terjadi bencana.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan aparat dan masyarakat, terutama dalam memperoleh informasi lebih cepat ketika muncul potensi ancaman di wilayah rawan bencana.

Dengan berbagai pekerjaan yang masih berlangsung, pemulihan pascabencana di Kota Padang diarahkan tidak sekadar mengganti bangunan dan infrastruktur yang rusak, tetapi upaya ini juga menjadi bagian dari langkah untuk mempercepat penyediaan hunian dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Namun, Keberhasilan upaya tersebut akan sangat bergantung pada koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak pelaksana, khususnya dalam memastikan setiap pekerjaan yang diprioritaskan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.

Upaya pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana di Kota Padang, Sumatera Barat, masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam penyediaan tempat tinggal permanen dan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Di tengah kebutuhan warga untuk kembali menjalani kehidupan secara normal, pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi salah satu pekerjaan yang membutuhkan perhatian khusus.

Salah satunya terlihat dari pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di kawasan Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh yang progresnya masih jauh dari target penyelesaian.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari beberapa sumber, Pembangunan huntap di kawasan tersebut tercatat baru mencapai 9,9 persen pada awal November 2026, sementara target penyelesaiannya ditetapkan pada akhir Desember 2026.

Mengingat progres pembangunan yang masih jauh dari target, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera meminta percepatan pekerjaan dilakukan agar hunian yang disiapkan bagi masyarakat terdampak tersebut dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Kota Padang Satgas PRR, Brigjen Pol Yopie Indra Sepang, dalam keterangan tertulis pada Sabtu (7/11/2026), menegaskan bahwa capaian pembangunan yang masih berada di angka 9,9 persen ini membutuhkan perhatian serta langkah percepatan khusus untuk mengejar tenggat akhir tahun.

Target rampung ini sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Dimana pekerjaan proyek ini dimulai pada 16 September 2026 dengan masa pelaksanaan selama 107 hari kalender.

Adapun pengerjaan proyek tersebut dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Barat bersama PT Wahyu Adi Guna sebagai kontraktor pelaksana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan nilai kontrak Rp33,75 miliar.

Untuk memastikan target tersebut tercapai, Satgas PRR meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan kontraktor untuk meningkatkan kecepatan pekerjaan di lapangan tanpa mengabaikan kesiapan fasilitas pendukung.

Percepatan pembangunan juga harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur pendukung dan kepastian penerima manfaat, sehingga rumah yang selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan oleh warga.

Persoalan ketersediaan fasilitas pendukung turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang. Dalam pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait pada 4 November 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran membahas kebutuhan penyediaan PSU untuk kawasan hunian tetap korban bencana hidrometeorologi November 2025.

Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk mendukung pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Namun, khusus kawasan huntap Balai Gadang, penyelesaian infrastruktur pendukung masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat dengan estimasi anggaran Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan sektor perumahan tidak cukup hanya mengandalkan penyelesaian bangunan fisik, tetapi juga memerlukan dukungan fasilitas kawasan agar masyarakat dapat menempati hunian baru secara layak.

Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi Turut Menjadi Prioritas

Selain meninjau pembangunan huntap, Satgas PRR juga meninjau rehabilitasi Bendung Gunung Nago beserta jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat banjir pada November 2025.

Bencana tersebut tidak hanya mengganggu fungsi infrastruktur pengairan, tetapi juga berdampak pada 26 rumah, satu jembatan, serta ruas jalan sepanjang 390 meter.

Pekerjaan rehabilitasi dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V dengan melibatkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana pekerjaan.

Berbeda dengan pembangunan huntap yang ditargetkan selesai pada akhir tahun ini, rehabilitasi Bendung Gunung Nago dan jaringan irigasinya memiliki target penyelesaian hingga 2028.

Meski waktu pelaksanaan masih panjang, Satgas PRR meminta agar pekerjaan yang bersifat mendesak mendapat prioritas tanpa harus menunggu seluruh proyek selesai. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan fungsi irigasi sekaligus mengurangi risiko banjir yang dapat kembali mengancam kawasan terdampak.

Selain rehabilitasi Bendung Gunung Nago, pembangunan turap Sungai Batu Busuk juga turut mendapat perhatian serupa.

Proyek yang dibiayai melalui anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tersebut bertujuan memperkuat tebing sungai guna mencegah longsor yang berpotensi merusak badan jalan. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan kelancaran akses masyarakat.

Satgas PRR meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap kualitas konstruksi sekaligus mendorong percepatan pekerjaan agar perlindungan terhadap jalan dan lingkungan sekitarnya dapat segera ditingkatkan.

Perkuat Koordinasi dan Sistem Peringatan Dini Bencana

Di samping pemulihan fisik, Satgas PRR menaruh perhatian pada kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.

Menurut Yopie, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara umum telah berjalan. Meski demikian, percepatan pembangunan huntap, penentuan prioritas infrastruktur mendesak, serta penguatan koordinasi antarlembaga masih perlu ditingkatkan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk membahas pemanfaatan teknologi dalam penanganan bencana.

Dalam pertemuan tersebut, diperkenalkan sebuah aplikasi pelaporan cepat yang terintegrasi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan memberikan sinyal peringatan dini.

Satgas PRR bersama Polda Sumatera Barat akan menjajaki penggunaan sistem tersebut sebagai sarana untuk mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan koordinasi, serta mendukung respons awal ketika terjadi bencana.

Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan aparat dan masyarakat, terutama dalam memperoleh informasi lebih cepat ketika muncul potensi ancaman di wilayah rawan bencana.

Dengan berbagai pekerjaan yang masih berlangsung, pemulihan pascabencana di Kota Padang diarahkan tidak sekadar mengganti bangunan dan infrastruktur yang rusak, tetapi upaya ini juga menjadi bagian dari langkah untuk mempercepat penyediaan hunian dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Namun, Keberhasilan upaya tersebut akan sangat bergantung pada koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak pelaksana, khususnya dalam memastikan setiap pekerjaan yang diprioritaskan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak.