Jembatan Bidan Dona di Pasaman Masuk Tahap Tender, Pembangunan Ditargetkan Mulai Desember 2026
Perjuangan seorang bidan menyeberangi derasnya aliran sungai demi memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di pedalaman Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Agustus 2025 lalu menjadi gambaran sulitnya akses transportasi yang dihadapi masyarakat setempat.
Namun berawal dari kisah itu, Jembatan yang selama ini dinantikan masyarakat setempat tersebut nampaknya mulai membuahkan hasil.
Setelah melalui berbagai proses administrasi, Proyek Jembatan yang dikenal dengan sebutan Jembatan Bidan Dona ini telah memasuki tahap tender dan ditargetkan mulai dibangun pada Desember 2026.
Perkembangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, di Jakarta pada Rabu (4/11/2026).
Andre menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Bidan Dona merupakan salah satu proyek infrastruktur yang terus diperjuangkannya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Pasaman.
Namun, realisasi proyek tersebut sebelumnya menghadapi kendala administratif, terutama terkait penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di tingkat pemerintah kabupaten.
Setelah melalui proses administrasi yang cukup panjang, pembangunan jembatan akhirnya dapat dilanjutkan ke tahap pengadaan. Andre berharap proses tender berjalan lancar sehingga pekerjaan konstruksi bisa dimulai sesuai target pada Desember mendatang.
Jembatan tersebut direncanakan dibangun di kawasan Kejorongan Sinuangon, Nagari Cubadak Barat, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman.
Nama Jembatan Bidan Dona sendiri berasal dari kisah Dona Lubis, seorang tenaga kesehatan yang menjadi sorotan publik setelah videonya menyeberangi Sungai Batang Pasaman viral di media sosial pada Agustus 2025.
Ketika itu, Dona harus menghadapi derasnya arus sungai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tuberkulosis (TBC) di Kejorongan Sinuangon.
Aksi tersebut dilakukan setelah jembatan penghubung sepanjang sekitar 15 meter yang biasa digunakan masyarakat terputus pada 1 Agustus 2025.
Berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Pasaman saat kejadian, jembatan tersebut ambruk akibat usia konstruksi yang sudah tua serta kondisi material kayu yang mengalami pelapukan.
Akibatnya, mobilitas masyarakat menjadi terbatas, termasuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kerusakan itu tidak hanya menghambat pelayanan kesehatan, tetapi juga mengganggu mobilitas masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari beberapa sumber pada Agustus 2025, terputusnya jembatan berdampak terhadap akses transportasi di dua kawasan permukiman, yakni Kejorongan Batang Kundur yang dihuni sekitar 80 kepala keluarga dan Kejorongan Sinuangon dengan sekitar 70 kepala keluarga.
Kondisi tersebut turut menyulitkan mobilitas warga, termasuk anak-anak sekolah, serta menghambat distribusi kebutuhan pokok menuju kawasan permukiman.
Besarnya dampak kerusakan jembatan tersebut kemudian mendorong perhatian berbagai pihak, terutama pemerintah agar segera menyediakan infrastruktur penghubung yang lebih layak bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Sebagai bagian dari upaya tindak lanjut, Andre Rosiade turut meninjau lokasi jembatan bersama sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah pada Agustus 2025. Andre Rosiade mengawal rencana pembangunannya, termasuk melakukan peninjauan lokasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Meski pembangunan jembatan kini telah memasuki tahap tender, masih terdapat pekerjaan lain yang perlu diselesaikan, terutama menyangkut akses jalan menuju lokasi jembatan.
Menurut Andre, pembangunan jalan penghubung tersebut masih terkendala kelengkapan administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, pembangunan akses jalan dapat diusulkan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) pada 2027.
Andre menekankan bahwa pembangunan jembatan dan jalan akses harus berjalan secara berkesinambungan agar infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat, termasuk Jembatan Bidan Dona.
Dody berharap berbagai persoalan administrasi dan lahan yang masih menjadi kendala dapat segera diselesaikan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak mengalami hambatan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jajaran balai di lingkungan Kementerian PU untuk mempercepat tindak lanjut berbagai usulan pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat.
Dengan dimulainya proses tender Jembatan Bidan Dona, perhatian selanjutnya tertuju pada kesiapan pelaksanaan konstruksi serta penyelesaian akses jalan penghubung yang diperlukan masyarakat.
Kedua pekerjaan tersebut menjadi faktor penting agar jembatan ini nantinya dapat menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan.
