Nindya Karya Tuntaskan Proyek Sekolah Rakyat Tahap II di 20 Wilayah, Siap Dukung Tahun Ajaran Baru 2026/2027
PT Nindya Karya (Persero) menuntaskan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 20 kabupaten dan kota di Indonesia seiring dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027.
Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero), Firmansyah menjelaskan bahwa rampungnya proyek tersebut menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas, termasuk di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Sekaligus menandai dimulainya pemanfaatan infrastruktur pendidikan yang telah diamanahkan pemerintah kepada perseroan.
Proyek Sekolah Rakyat yang telah dikerjakan Nindya Karya tersebut tersebar di empat provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku.
Adapun untuk lokasi proyeknya sendiri berada di wilayah Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tual, serta Kabupaten Maluku Tengah.
Nindya Karya memastikan seluruh pembangunan sekolah rakyat ini diselesaikan dengan mengedepankan aspek kualitas, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu, sehingga seluruh fasilitas dapat langsung dimanfaatkan sejak hari pertama kegiatan belajar mengajar.
Sebagai kawasan pendidikan terpadu, Sekolah Rakyat dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, masjid dan tempat ibadah, hingga gedung serbaguna.
Selain itu, tersedia juga ruang terbuka hijau, sarana olahraga, jogging track, lapangan basket, area serbaguna, taman edukasi, serta lapangan sepak bola berstandar FIFA di sejumlah lokasi.
Bahkan tak hanya itu, seluruh kawasan juga didukung sistem pengelolaan lingkungan yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai.
Menurutnya, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang mampu mendukung lahirnya generasi unggul di berbagai daerah Indonesia.
Dengan beroperasinya 20 Sekolah Rakyat tersebut, pemerintah berharap akses terhadap pendidikan berkualitas semakin merata, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas nasional.
