Kemenpora dan Kementerian PU Perkuat Pembangunan Infrastruktur Olahraga Berstandar Internasional

Pembangunan infrastruktur olahraga nasional tidak hanya dituntut menghadirkan fasilitas berstandar internasional, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemanfaatan dan pengelolaannya.

Hal ini menjadi perhatian Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam memperkuat sinergi pembangunan dan renovasi sarana serta prasarana olahraga di berbagai daerah.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah mendorong agar pembangunan fasilitas olahraga direncanakan secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan teknis dan standar bangunan hingga skema pengelolaan serta pembiayaan operasional. Pendekatan ini dinilai penting agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kasubdirektorat Perencanaan Teknis Kementerian PU, Feriqo Yogananta, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur olahraga tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik. Aspek perencanaan, standar teknis, aksesibilitas, keselamatan, hingga keberlanjutan pengelolaan perlu diperhitungkan sejak tahap awal.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta pada Jumat (16/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Feriqo memaparkan sejumlah proyek pembangunan dan renovasi fasilitas olahraga yang telah dikembangkan sejak 2019 maupun yang direncanakan untuk periode mendatang. Berbagai proyek tersebut menjadi bagian dari dukungan infrastruktur terhadap pembinaan atlet nasional dan pencapaian target Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Salah satu fasilitas yang dikembangkan adalah Paralympic Training Center di Karanganyar, Jawa Tengah, yang ditujukan untuk mendukung pembinaan dan pelatihan atlet paralimpiade. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan pusat pelatihan atletik dan dayung di Pangalengan serta Jatiluhur, Jawa Barat.

Penguatan fasilitas pembinaan atlet usia muda turut dilakukan melalui pembangunan Cibubur Youth Sport Center yang diarahkan sebagai pusat pembinaan atlet junior nasional. Sementara itu, pembangunan lintasan sepeda BMX di Banyuwangi menjadi bagian dari penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan cabang olahraga tersebut.

Berbagai fasilitas tersebut direncanakan dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Menurut Feriqo, setiap venue perlu memenuhi standar teknis yang ditetapkan federasi internasional sesuai dengan jenis dan fungsi fasilitasnya.

Selain pemenuhan standar pertandingan dan latihan, pembangunan juga harus memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pengguna, penerapan prinsip bangunan gedung hijau (green building), serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, fasilitas olahraga diharapkan tidak hanya mampu mendukung peningkatan prestasi atlet, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Meski demikian, tantangan pembangunan infrastruktur olahraga tidak berhenti ketika pekerjaan konstruksi selesai. Pengelolaan fasilitas setelah beroperasi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan investasi pemerintah di sektor olahraga.

Karena itu, pemerintah daerah yang mengusulkan pembangunan fasilitas olahraga diminta menyiapkan perencanaan bisnis atau business plan secara matang. Dokumen tersebut diperlukan untuk memperhitungkan kebutuhan pembiayaan, pola pengelolaan, serta potensi pemanfaatan fasilitas setelah pembangunan rampung.

Feriqo menilai perencanaan tersebut sangat penting, terutama untuk fasilitas olahraga berskala besar seperti stadion yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan cukup tinggi. Tanpa skema pengelolaan yang tepat, infrastruktur yang telah dibangun berisiko menjadi beban keuangan daerah.

Melalui penyusunan business plan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan biaya operasional, menentukan model pengelolaan, memetakan potensi kegiatan yang dapat diselenggarakan, serta membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta.

Dengan pendekatan tersebut, fasilitas olahraga tidak hanya difungsikan sebagai tempat pembinaan atlet dan penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga berpotensi mendukung aktivitas ekonomi serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sejalan dengan perhatian terhadap keberlanjutan pengelolaan, pemerintah pusat juga mendorong pendekatan yang lebih selektif dalam pembangunan venue olahraga baru. Optimalisasi dan renovasi fasilitas yang telah tersedia di berbagai daerah menjadi salah satu prioritas sebelum memutuskan pembangunan infrastruktur tambahan.

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan sarana olahraga sekaligus mengoptimalkan investasi yang sebelumnya telah dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian, kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas dapat dipenuhi tanpa harus selalu bergantung pada pembangunan gedung atau kawasan olahraga baru.

Melalui sinergi antara Kemenpora, Kementerian PU, dan pemerintah daerah, pengembangan infrastruktur olahraga diharapkan mampu memperkuat ekosistem keolahragaan nasional secara berkelanjutan, mulai dari pembinaan atlet usia dini hingga persiapan menghadapi kompetisi internasional.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur olahraga tidak hanya ditentukan oleh kualitas bangunan maupun kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam memastikan sarana tersebut tetap berfungsi dan dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Perencanaan yang matang, pemenuhan standar teknis, serta tata kelola yang berkelanjutan menjadi faktor penting agar investasi infrastruktur olahraga dapat memberikan manfaat bagi prestasi atlet dan masyarakat.