/PUPR Targetkan Hunian Pekerja Konstruksi IKN Rampung Februari 2023
Dok. Kementerian PUPR
Dok. Kementerian PUPR

PUPR Targetkan Hunian Pekerja Konstruksi IKN Rampung Februari 2023

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan rumah susun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat rampung dan siap dihuni pada bulan depan atau Februari 2023.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut dibangun sebanyak 22 tower atau 1.040 unit dengan nilai kontrak sebesar Rp596,51 miliar.

Iwan Suprijanto melaporkan bahwa perkembangan terkini dari pembangunan telah mencapai progres fisik sebesar 89,75% dan progres keuangan sebesar 79,05%.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR yang digelar pada Rabu, 25 Januari 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Iwan berharap proyek ini dalam waktu yang tak lama lagi dapat segera dimanfaatkan dan difungsikan pada bulan Februari 2023.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun melalui skema Multi Years Contract (MYC) tahun 2022-2023 untuk pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 5.379 unit termasuk untuk kegiatan Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower rumah susun, serta melanjutkan pembangunan hunian pekerja konstruksi di IKN sebanyak 22 tower.

Pembangunan hunian pekerja konstruksi ini bertujuan agar para pekerja konstruksi di IKN berada dalam satu kawasan. Sehingga hal ini dinilai menjadi satu pendekatan baru dalam upaya memanusiakan para pekerja konstruksi.

Selain itu, hunian ini juga dapat menjadi prototipe atau percontohan hunian bagi pekerja maupun tenaga-tenaga pendukung yang perlu disediakan oleh para pelaku pembangunan dengan semaksimal mungkin guna mendorong partisipasi sumber-sumber pembiayaan non-APBN.

Adapun konsep hunian pekerja konstruksi IKN adalah mencegah kekumuhan, memobilisasi pekerja secara masif, optimalisasi penggunaan anggaran, dan meminimalisasi waktu pembangunan.

Kapasitas hunian pekerja konstruksi IKN terdiri dari satu tower tenaga ahli dengan kapasitas 288 orang. Hunian yang dibangun dengan menggunakan teknologi modular ini dikerjakan oleh KSO PT Wijaya Karya Gedung dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp567 miliar.

Tak hanya membangun rusun di IKN, PUPR juga membangun rusun di beberapa lokasi yaitu Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, RSUD Raden Mattaher di Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, dan Rusun Lansia Gorontalo.

Sebagai informasi, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran 2023 sebesar Rp6,98 triliun. Anggaran ini tak hanya digunakan untuk pembangunan rusun tetapi juga digunakan untuk pembangunan Rumah Khusus (Rusus) sebanyak 3.362 unit senilai Rp89 miliar.

Selain itu, PUPR juga akan melanjutkan program pro rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat melalui penyaluran bantuan rumah swadaya senilai Rp3,19 triliun. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit.

Adapun program tersebut dilaksanakan melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20% sesuai dengan Inpres No. 4/2022.