PUPR Minta Pemda Siapkan Program Pemeliharaan Jalan Daerah Yang Sudah Diperbaiki
PUPR Dorong Pemerintah Daerah Siapkan Program Pemeliharaan Jalan Daerah yang sudah diperbaiki
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempersiapkan program operasi dan pemeliharaan jalan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Hal ini dikarenakan PUPR akan segera melakukan serah terima pekerjaan operasi dan pemeliharaan jalan daerah yang telah diperbaiki kepada Pemda.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai bahwa program operasi dan pemeliharaan jalan daerah penting dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi optimal sehingga dapat melayani lalu lintas sesuai umur rencana serta dapat menekan biaya logistik.
Basuki menjelaskan bahwa Inpres Jalan Daerah (IJD) yang menjadi petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah ini bertujuan untuk menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun pelaksanaan inpres terkait percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah tersebut telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada akhir Juli 2023 lalu.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengungkapkan bahwa kebijakan Inpres Jalan Daerah tersebut sejalan dengan instruksi presiden untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kemantapan jalan dalam rangka mendukung produktivitas kawasan industri, pariwisata, perkebunan, pertanian hingga jaringan jalan daerah sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Selain mendukung produktivitas kawasan, kegiatan pembangunan jalan daerah ini juga bertujuan untuk menekan biaya logistik nasional serta menciptakan aksesibilitas dan mobilitas agar setiap tempat yang memiliki potensi ekonomi bisa berkembang mengingat nantinya akan terhubung dengan jalan.
Hedy menyebut bahwa biaya logistik nasional saat ini belum cukup kompetitif dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Salah satunya yaitu komponen biaya logistik dari sektor transportasi yang dimana 90 persen diantaranya bergantung pada jaringan jalan.
Sebagai informasi, Pembangunan jalan daerah telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR secara bertahap pada tahun ini. Untuk tahap pertamanya sendiri telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14,6 triliun dengan rincian yakni sebesar Rp5,295 triliun dialokasikan untuk Pulau Sumatera, sebesar Rp3,216 triliun dialokasikan untuk Pulau Jawa, sebesar Rp1,21 triliun dialokasikan untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, sebesar Rp377,5 miliar dialokasikan untuk Pulau Maluku, sebesar Rp. 1,74 triliun dialokasikan untuk Pulau Kalimantan, Rp1,94 triliun dialokasikan untuk Pulau Sulawesi dan sebesar Rp857,8 miliar dialokasikan untuk Pulau Papua.