PUPR Kirim 25 Pegawai Ikuti Pelatihan Smart City di Korsel Guna Tingkatkan SDM Pembangunan IKN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikabarkan mengirim 25 pegawainya ke Korea Selatan (Korsel) untuk belajar mengembangkan pengetahuan tentang konsep Smart Cities yang nantinya akan diterapkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Acara pelepasan dilakukan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Ruang Sapta Taruna Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat 15 Juli 2022.
Para tim dan pegawai yang dikirim ke korsel ini akan mengikuti pelatihan Program For Invitational Training: Strengthening The Capacity of Planning and Implementing Smart Cities In Indonesia.
Pelatihan yang dilaksanakan dari tanggal 17 Juli hingga 20 Agustus 2022 ini merupakan kerja sama teknis antara Kementerian PUPR dengan Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korea dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan IKN.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa langkah tersebut dilakukan karena Kementerian PUPR akan menjadi tumpuan awal pembangunan IKN, mengingat infrastruktur merupakan hal utama yang harus disiapkan dalam pembangunan sebuah Ibu Kota Negara.
Oleh karena itu, mempersiapkan SDM yang handal dan kompeten, dan berintegritas dalam melaksanakan penyelenggaraan IKN menjadi agenda yang wajib dilakukan.
Demi mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR melakukan terobosan dengan menjalin kerja sama bersama negara lain yang telah memiliki pengalaman dan 5 teknologi yang mumpuni dalam membangun ibu kota baru, seperti Korea Selatan untuk memberikan ilmunya.
Kepala BPSDM Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pihaknya mengirim 25 orang pegawai ke Korsel untuk disiapkan secara teknis dan nonteknis.
Hasil seleksi menetapkan 25 orang yang terpilih sebagai peserta pelatihan dari 94 orang yang diusulkan oleh 8 unit organisasi di Kementerian PUPR. 25 peserta pelatihan terdiri dari 15 peserta dengan latar pendidikan teknis dan 10 peserta dengan latar pendidikan non teknis agar ada kolaborasi antara teknis dan non teknis dalam membangun IKN.
Khawali menyebut pegawai dengan latar pendidikan teknis nantinya akan dilatih terkait dengan desain dan perencanaan proyek yang akan diterapkan dalam pembangunan IKN. Sementara, pegawai dengan latar pendidikan nonteknis akan diberikan pembekalan terkait dengan manajamen dan regulasi pemindahan ibu kota negara.
Diana mengungkapkan bahwa pelatihan ini bukan pelatihan biasa. Pasalnya, Peserta sudah harus memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang Smart City Concept yang pro-IKN. Selain itu, Satgas IKN juga diharapkan dapat mengawal pelatihan ini dan mendampingi peserta agar konsep Smart City IKN dapat terwujud di Indonesia.
