Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Capai 62,63 Persen, Pemerintah Kejar Target Rampung Juni 2026
Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai wilayah Indonesia guna memastikan fasilitas pendidikan tersebut siap digunakan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2026.
Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa hingga 25 Mei 2026, rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi Sekolah Rakyat telah mencapai 62,63 persen. Sementara itu, realisasi keuangan tercatat sebesar 41,76 persen.
Menurut Dody, pemerintah menargetkan seluruh proyek Tahap II dapat diselesaikan pada Juni 2026 agar seluruh fasilitas dapat difungsikan saat tahun ajaran baru dimulai pada Juli mendatang. Target tersebut disusun setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan lahan dan berbagai aspek pendukung lainnya.
Meski menunjukkan perkembangan yang cukup baik, pelaksanaan proyek di sejumlah daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait keterbatasan arus kas yang dialami sebagian kontraktor pelaksana. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian PU telah menjalin koordinasi dengan Danantara dan sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memberikan dukungan pembiayaan bagi kelancaran pelaksanaan konstruksi.
Selain dukungan pendanaan, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah percepatan lainnya. Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, menambah jumlah tenaga kerja di lapangan, menerapkan sistem kerja tiga shift, mengoptimalkan metode konstruksi yang lebih efisien, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Untuk proyek yang mengalami keterlambatan progres, pemerintah juga berencana melibatkan dukungan Zeni TNI, sebagaimana telah diterapkan pada pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Utara. Langkah ini diharapkan mampu menjaga target penyelesaian proyek tetap sesuai jadwal.
Program pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat. Hingga akhir Mei 2026, proyek ini telah menyerap sekitar 71.579 tenaga kerja di berbagai daerah.
Di tengah upaya menyelesaikan Tahap II, pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahapan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Sebanyak tujuh lokasi pada Tahap IIIA telah memasuki proses lelang, 11 lokasi pada Tahap IIIB masih dalam tahap persiapan lelang, sementara 89 lokasi pada Tahap IIIC masih harus memenuhi berbagai persyaratan kesiapan pembangunan.
Tantangan terbesar pada Tahap IIIC masih berkaitan dengan persoalan lahan, mulai dari status kepemilikan tanah, proses pematangan lahan, penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga berbagai persyaratan administratif lainnya. Pemerintah berharap seluruh kendala tersebut dapat segera diselesaikan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Presiden agar proses lelang dapat segera dilaksanakan.
Dody menegaskan bahwa penyelesaian Sekolah Rakyat permanen menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan program pendidikan yang telah berjalan. Dengan tersedianya fasilitas yang lebih memadai, siswa yang saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan diharapkan dapat menempati gedung baru pada tahun ajaran 2027.
Melalui berbagai langkah percepatan yang terus dilakukan, pemerintah optimistis program Sekolah Rakyat akan menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
