Pembangunan PLTS 100 GW Akan Dimulai Bertahap, Bali Jadi Lokasi Tahap Perdana
Pemerintah mulai mempercepat realisasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari penguatan bauran energi nasional. Proyek berskala besar tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, dengan fase pertama direncanakan dimulai di Provinsi Bali.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa peluncuran pembangunan tahap pertama PLTS 100 GW masih menunggu penjadwalan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah mengupayakan agar peresmian proyek perdana tersebut dapat dilaksanakan di Bali.
Bahlil menjelaskan, program PLTS 100 GW telah masuk dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Dengan masuknya proyek tersebut ke dalam dokumen perencanaan kelistrikan nasional, pemerintah optimistis pelaksanaannya dapat berjalan sesuai target karena didukung masterplan yang telah disusun secara komprehensif.
Komitmen mempercepat pembangunan PLTS juga sebelumnya disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai regulasi dasar sebagai fondasi pelaksanaan proyek, sekaligus memastikan ketersediaan lahan yang menjadi salah satu faktor krusial dalam pengembangannya.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hasil identifikasi menunjukkan terdapat sekitar 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengembangan proyek PLTS berskala besar tersebut.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 17 GW yang akan didukung sistem Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas sekitar 33 GW. Kehadiran fasilitas penyimpanan energi tersebut diharapkan mampu menjaga keandalan pasokan listrik dari sumber energi surya yang bersifat intermiten.
Selain menjadi langkah awal menuju target pembangunan PLTS 100 GW, proyek tersebut juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih.
Pada 2026, pemerintah juga menargetkan penambahan kapasitas energi baru terbarukan sebesar 17 GW melalui pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia.
Penambahan kapasitas tersebut diharapkan dapat mempercepat pengurangan ketergantungan pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), sekaligus mendukung upaya penurunan emisi karbon dan pencapaian target transisi energi nasional.
