Proyek Pengembangan PPN Kejawanan Cirebon Resmi Dimulai, Target Rampung 2028
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan di Cirebon, Jawa Barat, mulai memasuki babak baru pengembangan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan modernisasi pelabuhan tersebut untuk meningkatkan kapasitas aktivitas perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan produksi ikan, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.
Hal ini ditandai dengan prosesi peletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan fisik proyek pengembangan PPN Kejawanan yang dilaksanakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada 17 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono meminta kontraktor yang terlibat untuk menjaga fokus dan memastikan pembangunan berjalan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Adapun proyek modernisasi ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua tahun dan diharapkan mengubah Kejawanan menjadi pelabuhan perikanan yang lebih modern, bersih, serta terintegrasi dengan sektor wisata.
Trenggono menilai pembangunan pelabuhan perikanan dengan skala pengembangan seperti PPN Kejawanan menjadi salah satu tonggak penting setelah pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan relatif terbatas dalam beberapa puluh tahun terakhir.
Ke depan, pemerintah tidak hanya membidik peningkatan fungsi PPN Kejawanan sebagai pusat aktivitas perikanan. Kawasan tersebut juga diarahkan agar dapat berjalan berdampingan dengan sektor pariwisata, dengan konsep pelabuhan yang modern dan lebih tertata.
Kontrak 24 Bulan
Pengembangan PPN Kejawanan dikerjakan melalui kemitraan kerja sama operasi (KSO) antara PT Nindya Karya (Persero) dan PT Sumber Teknik Konstruksi.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari beberapa sumber, kontrak pekerjaan berlangsung selama 730 hari kalender atau sekitar 24 bulan, terhitung sejak 3 Agustus 2026 hingga 2 Agustus 2028.
Proyek modernisasi infrastruktur maritim tersebut mencakup pekerjaan persiapan serta pembangunan fasilitas di sisi laut dan sisi darat. Pendanaannya merupakan bagian dari proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Market (IFP-IFM) Phase-I yang didanai melalui pinjaman luar negeri dari Islamic Development Bank (IsDB).
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menjelaskan bahwa proyek tersebut telah melalui tahapan perencanaan, pengadaan, hingga penandatanganan kontrak sebelum memasuki tahap pembangunan.
Pengembangan PPN Kejawanan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur perikanan tangkap sekaligus membangun pusat bisnis hasil tangkapan ikan dan ekspor produk perikanan.
Pelabuhan ini nantinya ditargetkan mampu menyediakan layanan terpadu atau one-stop service dan one-stop solution bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan.
Infrastruktur Sisi Laut dan Darat
Dari sisi laut, pembangunan mencakup sejumlah fasilitas utama seperti breakwater atau penahan gelombang, revetment, groin, reklamasi lahan, pengerukan kolam pelabuhan, serta pembangunan dermaga yang dapat melayani kapal berukuran besar maupun kecil.
Sementara itu, pembangunan sisi darat meliputi gedung administrasi dan syahbandar, kantor Balai Besar Perikanan Penangkapan Ikan (BBPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitas higiene, kolam KSM, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Pengembangan tersebut juga akan memperluas kawasan PPN Kejawanan. Luas total kawasan yang saat ini sekitar 28 hektare ditargetkan meningkat menjadi 42,8 hektare setelah proyek rampung.
Perluasan kawasan tersebut diharapkan memperkuat fungsi Kejawanan sebagai pusat aktivitas dan bisnis perikanan yang mampu melayani kebutuhan industri hingga pasar internasional.
Kapasitas Kapal dan Produksi Ikan Melonjak
Dari sisi kapasitas, modernisasi PPN Kejawanan akan membawa perubahan signifikan. Daya tampung kapal ditargetkan meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 241 unit menjadi 500 unit.
Peningkatan kapasitas pelabuhan tersebut juga diikuti target kenaikan produksi ikan. Produksi yang saat ini berada di kisaran 5.600 ton per tahun diproyeksikan meningkat menjadi 32.000 ton per tahun setelah pengembangan selesai.
Lonjakan aktivitas tersebut turut diharapkan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap ditargetkan meningkat dari sekitar 2.900 orang menjadi 8.000 orang.
Tak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi dan tenaga kerja, peningkatan aktivitas pelabuhan juga diproyeksikan memperbesar kontribusi terhadap penerimaan negara.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam maupun non-sumber daya alam ditargetkan naik dari sekitar Rp15 miliar menjadi Rp53 miliar.
Dengan pengembangan tersebut, PPN Kejawanan tidak sekadar diproyeksikan menjadi tempat bongkar muat hasil tangkapan.
Pelabuhan ini juga diharapkan menjadi simpul bisnis perikanan yang menghubungkan nelayan, pelaku usaha, industri pengolahan, hingga pasar ekspor, sekaligus membuka ruang integrasi dengan kegiatan wisata di kawasan Cirebon.
