Perkuat Konektivitas Tanah Bumbu – Kotabaru, Pembangunan Jembatan Pulau Laut Dikebut
Pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, terus berjalan. Proyek ini menjadi salah satu infrastruktur strategis yang diharapkan membuka konektivitas darat baru sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di kedua wilayah.
Selama ini, Tanah Bumbu dan Kotabaru dipisahkan oleh perairan sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang masih menghadapi kendala geografis. Kehadiran jembatan tersebut nantinya memungkinkan kedua kawasan terhubung melalui jalur darat, sehingga perjalanan orang maupun arus logistik dapat berlangsung lebih mudah, cepat, dan efisien.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memberikan dukungan dalam pembangunan bentang utama dan sebagian jembatan pendekat dengan total panjang mencapai 1.052,75 meter. Berdasarkan informasi terbaru, progres konstruksi telah mencapai sekitar 11,3 persen dan proyek ditargetkan selesai pada 2028.
Pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan dengan skema tahun jamak atau multiyears untuk periode 2025–2028. Kontrak pekerjaan telah ditandatangani pada 22 Desember 2025.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan Jembatan Pulau Laut dididukung alokasi anggaran sekitar Rp5,25 triliun. Pendanaan berasal dari kolaborasi pemerintah daerah dan Kementerian PU.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkontribusi sekitar Rp1,65 triliun. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru masing-masing mengalokasikan Rp300 miliar.
Adapun Kementerian PU memberikan dukungan anggaran sekitar Rp3 triliun melalui skema multiyears hingga 2028.
Dukungan pemerintah tidak berhenti pada pembangunan struktur utama jembatan. Kementerian PU juga menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung agar konektivitas yang tercipta nantinya dapat terintegrasi dengan jaringan jalan eksisting.
Infrastruktur tersebut meliputi pembangunan jalan akses pendekat di sisi Pulau Laut dan sisi Pulau Kalimantan, serta rencana pelebaran jalan penghubung menuju jalan nasional sepanjang sekitar 0,83 kilometer. Integrasi tersebut dinilai penting agar keberadaan jembatan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan transportasi yang lebih luas.
Konstruksi di Atas Perairan
Tantangan geografis menjadi salah satu aspek utama dalam pengerjaan proyek ini. Sebagian konstruksi berlangsung di atas perairan sehingga membutuhkan metode dan teknologi khusus untuk menjaga keselamatan, kualitas, serta efisiensi pekerjaan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menerapkan sejumlah metode konstruksi, di antaranya pembangunan dek jembatan cable-stayed menggunakan form traveller serta erection box girder dengan launching gantry. Berbagai teknologi pendukung juga digunakan untuk menunjang pelaksanaan konstruksi di lingkungan perairan.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pembangunan jalan dan jembatan sebagai bagian penting dalam memperkuat keterhubungan antarkawasan. Menurut dia, infrastruktur dasar tersebut dapat menjadi fondasi bagi pemerataan pembangunan, terutama di wilayah yang masih menghadapi tantangan geografis.
Konektivitas yang semakin baik diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi antarwilayah.
Bahkan tak hanya itu, Jembatan Pulau Laut dirancang bukan sekadar sebagai infrastruktur penghubung antara Tanah Bumbu dan Kotabaru. Kehadirannya juga diharapkan menghasilkan dampak berantai terhadap perekonomian kawasan.
Waktu tempuh yang lebih singkat dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memperkuat rantai pasok dan aktivitas perdagangan di Kalimantan Selatan.
Peningkatan konektivitas juga diharapkan membuka ruang yang lebih besar bagi investasi, pariwisata, serta berbagai sektor ekonomi produktif di kedua wilayah. Dengan akses yang semakin terintegrasi, potensi wilayah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akibat kondisi geografis diharapkan dapat berkembang lebih optimal.
Kementerian PU bersama pemerintah daerah akan terus mengawal pembangunan agar berjalan sesuai target dengan tetap memperhatikan kualitas konstruksi dan keselamatan kerja.
Jika rampung sesuai rencana, Jembatan Pulau Laut akan menjadi bagian penting dari jaringan konektivitas Kalimantan Selatan. Lebih dari sekadar membentang di atas perairan, proyek tersebut diproyeksikan menjadi penghubung arus manusia, barang, dan aktivitas ekonomi antara Tanah Bumbu dan Kotabaru, sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru bagi kawasan.
Sebagai informasi, Pembangunan Jembatan Pulau Laut merupakan proyek strategis nasional yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan (Kabupaten Tanah Bumbu) dengan Pulau Laut (Kabupaten Kotabaru) di Kalimantan Selatan.
Jembatan ini dirancang dengan spesifikasi teknis sebagai berikut sebagaimana informasi yang dikutip dari beberapa sumber :
- Panjang keseluruhan : ± 3,75 km
- Lebar : ± 24 m
- Konfigurasi lalu lintas : 2 jalur, 4 lajur
- Bentang utama : ± 505,5 m
- Tipe bentang utama : Cable-stayed bridge
- Pylon : 2 pylon, tinggi ± 100 m
- Jarak antarpylon : ± 270 m
- Bentang pendekat : > 3,2 km
- Struktur pendekat : Kombinasi struktur box girder, U-girder, dan pile slab
- Pekerjaan bentang utama + sebagian pendekat : ± 1.052,75 m
- Beton : Menggunakan beton mutu tinggi untuk mendukung kekuatan, keamanan, dan ketahanan jembatan dalam jangka panjang
Di balik spesifikasi tersebut, Pembangunan jembatan pulau laut melibatkan sejumlah pihak dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sejumlah kontraktor besar terlibat dalam proyek ini antara lain PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Asri Praya KSO, PT Pandji Bangun Persada, serta PT Adhi Karya–Waskita Karya (ADHI–WSKT) KSO dengan pekerjaan yang dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada tahun 2028.
Kemudian khusus untuk pembangunan bentang utama, PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyatakan proyek tersebut dikerjakan melalui Kerja Sama Operasi (KSO) antara Hutama Karya, Adhi Karya, dan Waskita Karya (HK–ADHI–WSKT) sebagaimana informasi yang dikutip dari laman ADHI pada 22 Desember 2025.
Pada tahap perencanaan, terdapat pekerjaan Review DED Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman SiMantev Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, paket Review DED tersebut dimenangkan PT Pemeta Engineering System dengan nilai kontrak sekitar Rp4,51 miliar. Proses pengadaannya tercatat dimulai pada akhir 2023 dan kontrak selesai pada Januari 2024.
PT Pemeta Engineering System juga kembali dipercaya dalam paket penyelidikan tanah dan asesmen lanjutan Jembatan Pulau Laut pada 2025 dengan nilai kontrak sekitar Rp4,28 miliar.
Kemudian untuk pengawasan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjuk PT Adiya Widyajasa sebagai konsultan supervisi.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman SiMantev Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, PT Adiya Widyajasa menjadi pemenang paket Konsultan Supervisi Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut bernilai pagu sekitar Rp7 miliar pada 2025 dengan nilai kontrak sekitar Rp5,58 miliar.
PT Adiya Widyajasa juga tercatat menangani paket Konsultan Manajemen Konstruksi (MK)/Pengawas Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut pada 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp7,31 miliar dari pagu Rp7,5 miliar.
