Pembangunan Kawasan Legislatif di IKN Capai Progres 14,8 Persen
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin meninjau langsung pembangunan Kawasan Legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa, 22 September 2026.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana kesiapan infrastruktur yang akan menopang fungsi Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI mengapresiasi laju pembangunan yang menurutnya menunjukkan progres yang masif.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga jadwal pembangunan agar tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, termasuk rencana perpindahan aparatur sipil negara (ASN), kementerian, dan lembaga ke Nusantara.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyambut baik kunjungan jajaran DPD tersebut. Basuki menyampaikan bahwa peninjauan ini bisa menjadi bentuk dukungan politik terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara.
Menurut Basuki, dukungan politik dari lembaga tinggi negara ini diperlukan untuk memastikan pembangunan IKN dapat terus berlanjut.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman instagram ikn.co.id, pembangunan fisik di Kawasan Legislatif saat ini mencatatkan rata-rata progres bangunan gedung sebesar 14,8 persen.
Progres tersebut mencakup sejumlah pekerjaan konstruksi dasar, mulai dari pematangan lahan atau land grading, perkuatan struktur bawah (substructure), hingga pemancangan tiang-tiang utama di area proyek.
Selain itu, pembangunan persil Gedung DPD RI juga mencatatkan kemajuan dengan progres mencapai 14,2 persen dari target yang ditetapkan.
Adapun pekerjaan di Kawasan Legislatif, termasuk persil Gedung DPD RI saat ini masih berfokus pada penataan kavling dan penyiapan struktur dasar. Dimana tahapan tersebut menjadi fondasi sebelum pembangunan memasuki pekerjaan struktur atas atau superstructure.
Tak hanya itu, kemajuan progres juga terlihat pada pembangunan jalan akses menuju Kawasan Legislatif sepanjang 3,7 kilometer.
Pembangunan jalan kawasan tersebut dilaporkan telah mencapai progres 30,4 persen dengan pekerjaan saat ini difokuskan pada pembukaan badan jalan serta penataan sistem drainase utama.
Jalan tersebut memiliki fungsi penting dalam mendukung aktivitas konstruksi di kawasan. Selain menjadi akses, jalur tersebut disiapkan sebagai jalur logistik untuk menunjang mobilitas alat berat dan kelancaran distribusi material selama pembangunan berlangsung.
Peninjauan rombongan DPD tidak hanya mencakup persil Gedung DPD RI. Para senator juga melihat sejumlah proyek infrastruktur strategis lainnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, termasuk kompleks Istana Negara dan Istana Wakil Presiden.
Pembangunan Kawasan Legislatif ini menjadi salah satu bagian penting dalam penyiapan ekosistem pemerintahan di Nusantara. Pemerintah menargetkan penyelesaian berbagai sarana di kawasan tersebut dapat dilakukan secara bertahap seiring dengan pengoperasian Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru.
Dengan perkembangan pembangunan yang terus berjalan, kesiapan infrastruktur Kawasan Legislatif diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi kelembagaan negara sekaligus memastikan proses pemindahan ASN, kementerian, dan lembaga berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
