Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan pascabencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah percepatan ini dilakukan guna memastikan pemulihan infrastruktur dasar berjalan optimal serta mendukung kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa sejak bencana terjadi, Kementerian PU telah merespons dengan menurunkan 310 personel gabungan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya. Tim tersebut bertugas melakukan inspeksi lapangan, pemulihan awal infrastruktur terdampak, sekaligus mendukung komando penanganan darurat di daerah.
Selain pengerahan personel, Kementerian PU juga menyalurkan sebanyak 3.727 unit material darurat, seperti geobag dan bronjong kawat, untuk memperkuat upaya penanganan di lapangan. Berbagai alat berat dikerahkan guna membersihkan material longsoran, memperbaiki alur sungai, menangani kerusakan jalan, serta memasang jembatan Bailey guna memulihkan konektivitas antarwilayah yang terputus.
Hingga 10 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.355 titik terdampak bencana banjir di ketiga provinsi tersebut. Kerusakan meliputi banjir dan longsor, jembatan putus, tanggul jebol, hingga ruas jalan nasional yang tidak dapat dilalui. Pada sektor Bina Marga, kerusakan tercatat pada 76 ruas jalan nasional dengan total panjang 2.058 kilometer serta 31 jembatan sepanjang 2.537 meter. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada 108 ruas jalan daerah dan 49 jembatan daerah.
Di sektor Sumber Daya Air, Kementerian PU mencatat kerusakan pada 127 sungai, 13 bendung, empat jaringan irigasi, serta sejumlah fasilitas air baku dan checkdam yang berdampak pada lebih dari 3.000 hektare daerah irigasi. Sementara itu, sektor Cipta Karya turut terdampak dengan rusaknya 85 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan 143 infrastruktur berbasis masyarakat.
Dampak bencana juga meluas pada berbagai fasilitas publik dan sosial. Tercatat sebanyak 973 sekolah, 562 madrasah, 53 pasar, 212 pondok pesantren, 308 fasilitas kesehatan, 360 rumah ibadah, serta sejumlah bangunan penting lainnya mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi.
Untuk penanganan menyeluruh, Kementerian PU memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan di ketiga provinsi tersebut mencapai Rp51,82 triliun. Dari total tersebut, sebesar Rp2,72 triliun dialokasikan untuk kebutuhan tanggap darurat, sementara Rp49,10 triliun diproyeksikan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri PU menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam penanganan bencana ini.
Kementerian PU memastikan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, mengingat pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama agar masyarakat dapat segera kembali memperoleh akses layanan dasar dan mobilitas yang aman.
