Rusun Subsidi Meikarta Mulai Dibangun Maret 2026, Lippo Group Siapkan Investasi Rp39 Triliun
Pemerintah memastikan pembangunan proyek rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan mulai berjalan pada Maret 2026. Proyek ini diproyeksikan menjadi salah satu pengembangan hunian vertikal bersubsidi terbesar yang pernah direalisasikan di Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa tahap awal pembangunan akan diawali dengan pekerjaan fondasi melalui pemasangan tiang pancang. Proses tersebut dijadwalkan dimulai pada 8 Maret 2026 sebagai bagian dari persiapan konstruksi struktur bangunan.
Maruarar menjelaskan, pada tahap awal pihaknya menargetkan pemasangan sekitar 5.000 tiang pancang, meskipun desain teknis proyek masih terus dimatangkan. Setelah pekerjaan fondasi rampung, pembangunan struktur utama direncanakan dimulai bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Pemerintah menargetkan proses konstruksi rusun subsidi Meikarta dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028. Maruarar menegaskan bahwa penyerahan kunci kepada masyarakat ditargetkan berlangsung pada 8 Agustus 2028.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengungkapkan besaran investasi yang disiapkan untuk proyek tersebut. Lippo Group, selaku pengembang, disebut akan mengucurkan dana sekitar Rp39 triliun di luar nilai tanah untuk pembangunan rusun subsidi di Meikarta.
Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun sekitar 54 tower yang tersebar di tiga kawasan berbeda dengan total luas lahan kurang lebih 30 hektare. Setiap kawasan direncanakan terdiri atas 18 tower dengan kapasitas sekitar 2.600 unit hunian per tower.
Dengan skema tersebut, total unit hunian yang akan dibangun di tiga lokasi mencapai sekitar 141.000 unit. Maruarar menilai angka ini menjadikan proyek rusun subsidi Meikarta sebagai salah satu pengembangan hunian vertikal bersubsidi terbesar dalam sejarah pembangunan perumahan nasional.
Pembangunan rusun subsidi ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam mempercepat penyediaan perumahan melalui pembangunan vertikal di kawasan perkotaan.
