PLBN Napan di NTT Senilai Rp128,7 Miliar Ditargetkan Rampung Akhir Bulan Ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini nampaknya masih terus memperhatikan infrastruktur wilayah perbatasan dengan melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.
Salah satu PLBN yang tengah menjalani percepatan pelaksanaan pembangunan adalah PLBN Terpadu Napan di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagaimana tertuang dalam Inpes No.1 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Di kawasan Perbatasan.
Sebelumnya, Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana tahap I PLBN Terpadu Napan dilaporkan telah selesai pada Juni 2022.
Mengutip informasi dari laman Kementerian PUPR, Pekerjaan tahap I dilaksanakan oleh kontraktor PT Wijaya Karya Bangunan Gedung sejak Desember 2020 dengan biaya sekitar Rp106 miliar.
Pekerjaan konstruksi tersebut mencakup pekerjaan bangunan inti, gudang sita, bangunan cuci mobil, hunian pegawai, Wisma Indonesia, toilet umum, mini terminal, hardscape, landscape, pekerjaan MEP kawasan, pembangunan kantor anggota TNI, dan kantor anggota Polri.
Setelah pekerjaan tahap 1 dinyatakan tuntas, Pembangunan PLBN Terpadu Napan pun akhirnya dilanjutkan dengan pekerjaan fisik tahap II.
Pembangunan PLBN Terpadu Napan saat ini tengah memasuki pekerjaan fisik tahap II untuk menyempurnakan area zona inti dan zona sub inti PLBN Napan yang ditargetkan rampung pada akhir Januari 2024.
Pekerjaan tahap II tersebut mencakup pembangunan rest area, pagar kawasan, jalan beton, lansekap, signage nama PLBN, perkuatan lereng, mebelair, dan selasar bangunan inti.
Adapun pekerjaan ini telah dimulai oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT, Ditjen Cipta Karya sejak Mei 2023 dan dikerjakan oleh PT Metro – Konstruksi Jaya (KSO) sebagai kontraktor pelaksana dengan anggaran TA 2023 sebesar Rp 22,7 miliar.
Untuk progresnya sendiri, Pekerjaan fisik tahap II PLBN Terpadu Napan saat ini telah mencapai progres konstruksi sebesar 95 persen dan ditargetkan rampung pada 30 Januari 2024 mendatang.
Menteri PUPR Basuki berharap pembangunan PLBN ini dapat meningkatkan kualitas kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur sehingga menjadi kawasan perbatasan yang memiliki daya saing dan dapat mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).
Menteri PUPR Basuki menjelaskan bahwa PLBN tidak hanya bertujuan sebagai gerbang masuk, tetapi juga menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
Selain itu, pembangunan PLBN ini juga berperan penting untuk menjamin fungsi pertahanan dan keamanan negara serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan Indonesia – Timor Leste.
Sebagai informasi, PLBN Napan di NTT merupakan salah satu dari 13 PLBN yang dikelola oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Dari 13 PLBN tersebut, Sekretaris BNPP RI Prof. Zudan melalui laman instagram BNPP RI mengungkapkan bahwa ada 4 PLBN di perbatasan Indonesia – Timor Leste di antaranya yaitu :
- PLBN Mota’ain di Kabupaten Belu,
- PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka,
- PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara,
- PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara
Mengutip informasi dari laman website resmi BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Keanggotaan BNPP sendiri terdiri dari 18 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta 13 Gubernur di Kawasan Perbatasan.
BNPP memiliki tugas yakni menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
