Pembangunan Bendungan Jlantah Senilai Rp1,02 T Capai Progres 93,25%, Siap Diresmikan Januari 2025
Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dilaporkan telah mencapai progres 93,25% atau hampir rampung.
Melihat kemajuan progres yang telah tercapai hingga saat ini, Proyek bendungan tersebut ditargetkan sudah dapat diresmikan pada bulan Januari 2025 mendatang.
Guna mengejar target tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Bob Arthur Lombogia menyebut pihaknya (Kementerian PU) berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian konstruksi bendungan.
Sebagai informasi, Pembangunan Bendungan Jlantah dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya, KSO, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1,02 triliun.
Bendungan ini dirancang memiliki kapasitas daya tampung sebesar 10,97 juta m3 dan luas genangan 50,45 hektar yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru.
Adapun untuk konstruksinya, bendungan ini didesain dengan tinggi 70 meter (dari dasar sungai), panjang puncak 404 meter, lebar puncak 12 meter, elevasi puncak bendungan +690 meter.
Setelah rampung, keberadaan bendungan ini diharapkan akan memberikan sejumlah manfaat seperti penyediaan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar.
Selain itu, bendungan ini juga dapat dimanfaatkan dalam menyuplai air irigasi untuk area irigasi D.I. Jlantah seluas 1.494 hektar di Kabupaten Karanganyar yang mencakup 806 ha irigasi yang sudah ada dan 688 ha irigasi baru.
Kemudian bendungan ini juga diyakini mampu mereduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26% dari debit banjir periode ulang 50 tahun serta berpotensi menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt dan sebagai tempat pariwisata.
Rampungnya bendungan ini akan menambah jumlah kapasitas tampung air di Provinsi Jawa Tengah yang dibangun dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air yang berkelanjutan.
Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang membutuhkan banyak bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air.
