Dokumen Pra-FS 18 Proyek Hilirisasi Strategis Nasional Senilai Rp. 618 Triliun Lebih, Diserahkan ke Danantara Untuk Realisasikan.
Sebagai langkah konkret dalam mempercepat agenda hilirisasi nasional, pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional secara resmi menyerahkan dokumen pra-studi kelayakan (pra-feasibility study/pra-FS) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Seremoni penyerahan dokumen ini dilakukan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, kepada CEO Danantara, Rosan Roeslani, pada Selasa (22/7/2025), di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dalam keterangannya, Menteri Bahlil menjelaskan bahwa dokumen tersebut memuat 18 pra-FS proyek hilirisasi dengan nilai investasi total sebesar USD38,63 miliar atau setara Rp618,13 triliun.
18 proyek hilirasi tersebut terdiri dari 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batubara, 2 proyek di sektor transisi energi, 2 proyek di sektor ketahanan energi, 3 proyek di sektor pertanian serta 3 proyek di sektor kelautan dan perikanan.
Bahlil mengungkapkan proyek-proyek ini berada di luar ekosistem baterai kendaraan listrik khusus yang juga tengah digarap pemerintah.
Berikut daftar 18 proyek hilirasi tersebut :
Proyek Hilirasi di Sektor Mineral dan Batubara
1. Industri Smelter Aluminium (bauksit)
Proyek ini berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasinya mencapai Rp60 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 14.700 orang.
2. Industri DME (batu bara)
Proyek ini berada di enam lokasi yakni di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasinya mencapai Rp164 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 34.800 orang.
3. Industri Aspal (Aspal Buton)
Proyek ini berlokasi di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasinya mencapai Rp1,49 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 3.450 orang.
4. Industri Mangan Sulfat (Mangan)
Proyek ini berlokasi di Kupang, NTT. Nilai investasi mencapai Rp3,05 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 5.224 orang.
5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel)
Proyek ini berlokasi di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasinya mencapai Rp38,4 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 12.000 orang.
6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda Tembaga)
Proyek ini berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasinya mencapai Rp19,2 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 9.700 orang.
7. Industri Besi Baja (Pasir Besi)
Proyek ini berlokasi di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasinya mencapai Rp19 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 18.000 orang.
8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit)
Proyek ini berlokasi di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasinya mencapai Rp17,3 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 7.100 orang.
Proyek Hilirasi di Sektor Pertanian
9. Industri Oleoresin (Pala)
Proyek ini berlokasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasinya mencapai Rp1,8 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 1.850 orang.
10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit)
Proyek ini berlokasi di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasinya mencapai Rp3 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 4.800 orang.
11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa)
Proyek ini berlokasi di KI Tenayan, Riau. Nilai investasinya mencapai Rp2,3 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 22.100 orang.
Proyek Hilirasi di Sektor Kelautan dan Perikanan
12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam)
Proyek ini berlokasi di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumsel, Riau, Banten, dan NTT. Nilai investasinya mencapai Rp16 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 33.000 orang.
13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia)
Proyek ini berlokasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasinya mencapai Rp1 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 27.600 orang.
14. Industri Carrageenan (Rumput Laut)
Proyek ini berlokasi Kupang, NTT. Nilai investasinya mencapai Rp212 miliar dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 1.700 orang.
Proyek Hilirasi di Sektor Ketahanan Energi
15. Oil Refinery (Kilang Minyak)
Proyek ini berlokasi di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak. Nilai investasinya mencapai Rp160 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk 44.000 orang.
16. Oil Storage Tanks Proyek
Proyek ini juga berlokasi di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, dan Fakfak. Nilai investasinya mencapai Rp72 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 6.960 orang.
Proyek Hilirasi di Sektor Transisi Energi
17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit & Silika)
Proyek ini berlokasi di KI Batang, Jawa Tengah. Nilai investasnyai mencapai Rp24 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 19.500 orang.
18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil)
Proyek ini berlokasi di KBN Marunda, KI Cikarang, dan KI Karawang. Nilai investasinya mencapai Rp16 triliun dengan potensi pembukaan lapangan kerja untuk sebanyak 10.152 orang.
Dengan adanya penyerahan dokumen tersebut, artinya 18 proyek ini akan melibatkan Danantara sebagai pengelola pendanaannya.
Untuk itu, Bahlil memastikan bahwa Satgas Hilirisasi akan terus menjalin koordinasi erat dengan Danantara Indonesia, khususnya dalam menentukan skema pembiayaan, model bisnis, lokasi proyek, serta penyelesaian berbagai hambatan seperti perizinan lahan dan mitigasi risiko sosial maupun lingkungan.
Bahlil menegaskan 18 proyek hilirisasi tersebut berpotensi akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Adapun lapangan pekerjaan yang dihasilkan nantinya disebut akan menawarkan upah yang layak, bahkan melebihi standar upah minimum regional (UMR), sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
