Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Berjalan, Begini Progres Terbarunya

Pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, terus menunjukkan perkembangan.
Salah satu pekerjaan yang kini tengah berlangsung adalah pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang mencakup pembangunan sejumlah gedung perkantoran lembaga negara beserta jaringan jalan pendukungnya untuk melengkapi fasilitas penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.
Pembangunan kedua kawasan ini merupakan bagian dari IKN Tahap II periode 2025–2029, yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Seiring berjalannya pembangunan, Otorita IKN melaporkan bahwa rata-rata progres fisik pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan legislatif telah mencapai 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif telah mencapai progres 32,83 persen.
Perkembangan tersebut disampaikan setelah Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama jajarannya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Kamis (12/11/2026).

Peninjauan dimulai dari lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna di kawasan legislatif, kemudian berlanjut ke proyek Gedung Mahkamah Agung di kawasan yudikatif.
Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pembangunan gedung perkantoran di kedua kawasan masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Meski demikian, pihaknya tetap mendorong para pelaksana proyek untuk menjaga intensitas sekaligus meningkatkan kecepatan pekerjaan agar sasaran pembangunan pada akhir tahun 2026 ini dapat tercapai.
Rincian Progres Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif
Di kawasan legislatif, pembangunan sejumlah gedung utama pemerintahan saat ini telah mencatat progres fisik di atas 20 persen, sementara pekerjaan infrastruktur jalan menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan data Otorita IKN, berikut rincian progres pembangunan di kawasan legislatif :
Progres Pembangunan Kawasan Legislatif
Sumber: Otorita IKN, November 2026.
Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif juga menunjukkan perkembangan serupa, dengan progres pekerjaan jalan yang lebih tinggi dibandingkan pembangunan gedung perkantoran.
Adapun rincian progres pembangunan di kawasan yudikatif meliputi :
Progres Pembangunan Kawasan Yudikatif
Sumber: Otorita IKN, November 2026.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan infrastruktur jalan di kedua kawasan telah melampaui 40 persen, sedangkan pembangunan gedung utama masih berada pada kisaran 20–26 persen.
Perbedaan progres tersebut menjadi bagian dari perkembangan pekerjaan konstruksi yang terus dipantau Otorita IKN untuk memastikan pembangunan kawasan pemerintahan tetap berjalan sesuai rencana.
Selain memantau pembangunan fasilitas pemerintahan, Basuki juga meninjau proyek kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment yang berlokasi di KIPP 1B Nusantara.
Proyek investasi swasta yang dikembangkan investor asal Tiongkok dengan nilai mencapai Rp1,25 triliun tersebut telah memasuki tahap konstruksi sejak Juli 2026.
Dalam kunjungannya itu, Basuki memberikan sejumlah arahan mengenai pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, serta rencana pengembangan investasi ke depan.
Melalui arahan tersebut, Otorita IKN menekankan pentingnya keseriusan dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk menjaga kualitas konstruksi dan desain agar fasilitas yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan serta harapan pasar.
Kolam Retensi Berkapasitas 243.000 Meter Kubik Capai 70 Persen
Tidak hanya gedung perkantoran dan kawasan investasi, peninjauan juga mencakup pembangunan infrastruktur pengelolaan air, salah satunya kolam retensi SM-02.
Kolam retensi yang dirancang memiliki kapasitas tampungan sebesar 243.000 meter kubik tersebut telah mencapai progres pembangunan sekitar 70 persen.
Sementara itu, realisasi keseluruhan paket pembangunan kolam retensi tercatat sebesar 33,91 persen per 10 November 2026. Otorita IKN menargetkan angka tersebut meningkat menjadi sekitar 56,62 persen pada akhir tahun.
Pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari penerapan konsep sponge city atau kota spons, yakni pendekatan pengelolaan air perkotaan yang mengutamakan kemampuan kawasan dalam menyerap, menampung, dan mengendalikan limpasan air hujan.
Melalui penerapan konsep tersebut, kolam retensi berfungsi membantu pengelolaan limpasan air sekaligus mendukung konservasi sumber daya air di kawasan Nusantara.
Selain itu, keberadaan infrastruktur ini juga sekaligus melengkapi pengembangan jaringan perpipaan air minum dan berbagai fasilitas dasar lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas di IKN.
Dengan pembangunan gedung pemerintahan, infrastruktur jalan, kawasan investasi, dan fasilitas pengelolaan air yang berjalan secara bersamaan, pembangunan ibu kota Nusantara kini tidak hanya berfokus pada penyediaan ruang kerja bagi lembaga negara, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur kawasan untuk mendukung aktivitas pemerintahan dalam jangka panjang.














