Pembangunan IKN Terus dikawal, Target 2026 Diharapkan Tercapai
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bertemu dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk membahas perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari pembahasan mengenai progres pembangunan kawasan inti pemerintahan, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga rencana pengembangan IKN pada tahap berikutnya.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @sufmi_dasco, Dasco menjelaskan bahwa diskusi dengan Basuki mencakup perkembangan pembangunan IKN serta berbagai kebutuhan yang perlu dipersiapkan untuk mendukung kelanjutan proyek ibu kota baru tersebut.
Dasco menyampaikan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan pembangunan IKN di lapangan.
DPR juga siap mengoordinasikan berbagai kebutuhan agar pembangunan dapat berjalan sesuai tenggat waktu, alokasi anggaran, serta sasaran yang telah ditetapkan.
Pembahasan mengenai perkembangan pembangunan IKN berlangsung di tengah kebutuhan pendanaan yang masih cukup besar. Otorita IKN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp15 triliun untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan IKN pada 2027 sebagaimana informasi yang dikutip dari beberapa sumber.
Kebutuhan anggaran tersebut mencuat dalam rapat kerja Sekretaris Jenderal Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto bersama Komisi II DPR RI pada 1 September 2026. Otorita IKN menyampaikan total kebutuhan anggaran untuk tahun depan mencapai sekitar Rp22,5 triliun.
Namun, pagu indikatif yang tersedia baru sekitar Rp6,7 triliun. Dengan demikian, terdapat kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp15,8 triliun untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan IKN pada 2027.
Kebutuhan tambahan tersebut terutama ditujukan untuk melanjutkan pembangunan IKN Batch II dan Batch III. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,22 triliun untuk Batch II dan Rp8,57 triliun untuk Batch III.
Khusus pembangunan Batch II, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Pembangunan tersebut menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi-years untuk periode 2025-2027.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memberikan respons terkait usulan tambahan anggaran tersebut. Hal itu karena surat pengajuan dari Otorita IKN disebut belum sampai ke meja Menteri Keuangan.
Meskipun begitu, pembangunan berjalan sesuai jadwal dan target akhir 2026 terus diupayakan dapat tercapai.
Untuk mencapai target tersebut, Langkah monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai target dan setiap kendala dapat segera ditindaklanjuti.
