Presiden Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Tahap I di Banjarbaru, Perluas Akses Pendidikan Inklusif
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Sekolah Rakyat Tahap I yang telah direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Peresmian tersebut dilaksanakan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin, 12 Januari 2026.
Adapun peresmian ini dilakukan sebagai tanda dimulainya pemanfaatan infrastruktur pendidikan tersebut yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat paling rentan.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan terobosan strategis pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Menurut Presiden, Pendidikan menjadi instrumen utama negara dalam menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas kementerian dan lembaga yang terlibat dalam merealisasikan Sekolah Rakyat. Secara khusus, ia mengapresiasi peran Kementerian Pekerjaan Umum yang dinilai memiliki kontribusi signifikan dalam memastikan kesiapan infrastruktur sekolah tersebut.
Sekolah Rakyat merupakan model pendidikan berbasis inklusivitas yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem. Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I yang diresmikan ini telah mulai beroperasi sejak 2025 dan dibuka secara bertahap pada Juli, Agustus, dan September 2025.
Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap I tersebar di berbagai wilayah meliputi 35 lokasi di Sumatera, 70 lokasi di Jawa, 7 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 13 lokasi di Kalimantan, 28 lokasi di Sulawesi, 7 lokasi di Maluku, serta 6 lokasi di Papua.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa Kementerian PU mendapat mandat untuk memastikan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat diselesaikan secara menyeluruh dan berfungsi optimal.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan sarana paling efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat harus dilakukan secara serius agar mampu menjadi ruang belajar yang aman dan nyaman bagi para siswa.
Menteri Dody juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sesuai arahan Presiden, seluruh pekerjaan harus diselesaikan tepat waktu, memenuhi standar kualitas, serta memberikan rasa aman dan nyaman. Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian PU memastikan seluruh fasilitas utama Sekolah Rakyat—mulai dari ruang belajar, asrama, sanitasi, hingga sarana pendukung lainnya—telah memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
Dengan diresmikannya Sekolah Rakyat Tahap I, Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang andal, inklusif, dan berkelanjutan, guna membuka akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa.
