Konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II Resmi Dimulai, Anggaran Capai Rp3,88 Triliun
Dalam rangka mendukung program peningkatan akses pendidikan di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II.
Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperluas kesempatan pendidikan yang merata di berbagai daerah.
Adapun untuk penandatanganan kontrak pembangunan proyek tersebut diketahui telah dilaksanakan Pemerintah dengan nilai total mencapai Rp3,88 triliun.
Dody menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat tidak sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya strategis untuk memastikan setiap anak di Indonesia memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa kesenjangan wilayah.
Pada tahap awal, konstruksi tahap II akan difokuskan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II Terdiri dari 4 Paket Pekerjaan
Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II terdiri dari empat kontrak paket pekerjaan yang mencakup berbagai lokasi di tiga provinsi.
Paket pertama : pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah dengan nilai kontrak Rp985,9 miliar di empat lokasi yang mencakup Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Palangka Raya
Paket kedua : pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan dengan nilai kontrak Rp700 miliar di empat lokasi yang mencakup Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru
Paket ketiga : pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan yang tediri dari dua paket yakni pembangunan Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan Paket I di lima lokasi yang mencakup Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun.
Kemudian Pembangunan Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan Paket 2 di empat lokasi yang mencakup Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai dengan nilai kontrak Rp974 miliar.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto memberikan arahan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa konstruksi untuk menyiapkan perencanaan mitigasi risiko yang matang.
Bisma menekankan pentingnya antisipasi terhadap berbagai potensi hambatan yang dapat memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan, mengingat durasi pelaksanaan konstruksi di tiga provinsi ini relatif singkat, yakni hanya 240 hari kalender.
Selain itu, Bisma juga meminta seluruh pelaksana memastikan pengadaan material dilakukan secara tepat dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
Menurutnya, setiap pekerjaan harus memenuhi prinsip tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat, agar pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan dimulainya pembangunan tahap kedua ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi sarana pendidikan yang inklusif dan modern, sekaligus mempercepat pemerataan layanan pendidikan berkualitas di berbagai wilayah Indonesia.
