Waskita Karya Garap Kawasan Pusat Pemerintahan Baru Papua Selatan, Nilai Kontrak Capai Rp 109,6 Milliar
Jelang berakhirnya tahun 2024 yang tinggal terhitung beberapa hari lagi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat kepercayaan untuk menggarap proyek pembangunan Land Development Kawasan Pusat Pemerintahan Otonomi Baru Papua Selatan dengan nilai kontrak mencapai Rp109,6 miliar.
Direktur Operasi I Waskita Karya Ari Asmoko menjelaskan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan lahan yang nantinya akan dibangun Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru Papua Selatan.
Proyek ini akan dikerjakan oleh Waskita Karya bersama Pusaka melalui Kerja sama Operasi (KSO) dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender dan waktu pemeliharaan selama 180 hari.
Dalam proyek ini, lingkup pekerjaan Waskita meliputi pekerjaan persiapan (mencakup pembuatan site management, barak kerja, gudang, penyediaan listrik, dan air kerja), pekerjaan persiapan kelengkapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pekerjaan tanah, serta pengerjaan Multi Utility Tunnel (MUT) Jaringan Air Bersih.
Agar progres pembangunan berjalan sesuai target, Ari menyebut pihaknya telah membuat rencana kerja pelaksanaan yang terdiri dari pemahaman dokumen, sistem manajemen keselamatan konstruksi, dan jalur koordinasi.
Kemudian menyusun strategi perizinan dan pelaksanaan, lintasan kritis pekerjaan, serta sistem manajemen proyek.
Selain itu, Ari juga memastikan pihaknya akan menerapkan prinsip dasar proses konstruksi yang meliputi tepat SMKK, waktu, biaya administrasi, dan manfaat.
Waskita Karya sebagai BUMN Konstruksi yang sudah berpengalaman hampir 64 tahun mengerjakan berbagai proyek infrastruktur berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengerjakan proyek.
Salah satunya melalui pengimplementasian konsep Work Breakdown Structure (WBS) pada Pembangunan Land Development Kawasan Pusat Pemerintahan Otonomi Baru Papua Selatan.
Adapun keuntungan penerapan konsep WBS tersebut di antaranya membuat pekerjaan lebih sistematis dan efisien serta dapat menjadi upaya mitigasi untuk mengatasi keterlambatan sehingga prioritas pekerjaan dapat termitigasi di awal.
