Tender Proyek IKN Senilai Rp8,1 Triliun Masuki Tahap Pemetaan Lahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai tender proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp8,12 triliun yang meliputi pekerjaan perumahan, gedung istana kepresidenan, jalan hingga pengolahan sampah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan saat ini progres pembangunan IKN sudah memasuki fase land development atau pemetaan lahan dan kabarnya pelaksanaan penandatanganan kontrak dilakukan hari ini tepatnya pada Jumat, 15 Juli 2022.
Menteri Basuki mengungkapkan bawa pemetaan lahan merupakan tahapan awal dari pembangunan IKN yang ditargetkan akan dimulai Agustus 2022.
Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN.
Adapun, proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.
Basuki menyebut tanah yang digunakan untuk pembangunan IKN tersebut mayoritas merupakan tanah pemerintah. Meskipun demikian, ada beberapa wilayah yang merupakan lahan milik masyarakat sehingga proses pembebasan lahan masih terus diselesaikan oleh KLHK dan ATR/BPN.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyebut pembebasan lahan untuk Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan menjadi prioritas. Ia mengaku pihaknya akan segera menyelesaikan proses pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan IKN.
“Sudah saya koordinasikan dengan bu Siti Nurbaya, saya juga akan kelapangan mana yang prioritas akan segera kita urus sehingga pak Bambang [Kepala Badan Otorita IKN] segera bisa bekerja,” ujar Hadi.
Nantinya Pembangunan IKN ini tidak hanya melibatkan perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Namun juga melibatkan perusahaan swasta.
Melansir dari media Bisnis Indonesia, Daftar tender proyek IKN yang dilakukan Kementerian PUPR adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan studi kelayakan dan rencana teknik rinci unit pengurukan residu pengolahan sampah kawasan IKN senilai Rp3,8 miliar.
2. Penyusunan studi kelayakan dan rencana teknik rinci unit pengurukan residu pengolahan sampah di KIPP senilai Rp7 miliar.
3. Pembangunan dermaga untuk paket perencanaan teknik dermaga logistik pembangunan IKN senilai Rp7,2 miliar.
4. Pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP): Paket pengawasan teknik pembangunan Jalan Lingkar Sepaku segmen 4 senilai Rp7,6 miliar.
5. Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 senilai: Rp193,47 miliar.
6. Jalan Tol IKN segmen KKT Kariangau – Sp Tempadung senilai Rp2,02 triliun.
7. Jalan tol Sp Tempadung – Jembatang Pulau Balang senilai Rp2,24 triliun.
8. Proyek Core Team perencanaan dan pengawasan jalan tol di IKN senilai Rp18,25 miliar
9. Pengawasan teknik jalan tol IKN segmen Karangjoang – KKT Kariangau Nilai: Rp14,78 miliar
10. Pengawasan teknik jalan tol IKN Segmen KKT Kariangau – Sp Tempadung senilai Rp14,78 miliar.
11. Pengawasan teknik jalan tol IKN Segmen Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang senilai Rp14,78 miliar.
12. Paket dokumen perencanaan tanah (DPPT) jalan bebas hambatan IKN seksi 3A, 3B, 5A senilai Rp3,71 miliar.
13. Pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPP IKN senilai Rp509,1 miliar.
14. Manajemen konstruksi SPAM Sepaku senilai Rp28,17 miliar.
15. Manajemen konstruksi pembangunan bangunan kantor presiden pada kawasan Istana Kepresidenan di IKN senilai Rp32,6 miliar.
16. Pembangunan bangunan gedung Kantor Presiden pada kawasan Istana Kepresidenan di IKN senilai Rp1,6 triliun.
17. Pembangunan bangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN senilai Rp1,4 triliun.
18. Manajemen konstruksi pembangunan bangun gedung Istana Negara dari lapangan upacara pada kawasan Istana Kepresienan di IKN senilai Rp27,8 miliar.
