Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Akan Dilelang Bulan Depan

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proses lelang pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilakukan pada tahun ini.

Basuki menjelaskan proses lelang tersebut akan dilakukan paling cepat pada bulan Mei 2025 setelah lelang pengadaan pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga penataan kawasan Sepaku selesai pada pertengahan Mei.

Untuk anggarannya, Basuki memastikan anggaran untuk pembangunan Kawasan DPR dan Yudikatif di IKN tersebut telah disiapkan dan kini hanya tinggal menunggu proses pencairan saja.

Guna mendukung rencana konstruksi kawasan tersebut, OIKN dikabarkan telah mendapatkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.

Anggaran tambahan ini telah dilakukan finalisasi oleh Presiden Prabowo sebagaimana informasi yang dikutip dari laman kontan.co.id.

Dengan adanya anggaran tambahan tersebut, Pemerintah memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut terutama pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang akan segera dimulai dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menargetkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 atau paling lambat 2029 mendatang.

Dengan demikian, artinya semua kegiatan eksekutif, yudikatif, dan legislatif akan diselenggarakan di IKN.

Untuk menjalankan perannya sebagai kota politik, ekosistem perkantoran yang mendukung fungsi legislatif dan yudikatif (DPR/MPR RI) di IKN dipastikan harus sudah terbangun dan beroperasi pada tahun tersebut.

Oleh karena itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut pihaknya tengah berusaha mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik dengan membangun gedung legislatif dan yudikatif di semester awal tahun 2025.

Pemerintah melalui Kementerian PU akan mengejar penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara sesuai mandat Presiden Prabowo.