Proses Lelang Dimulai, Sejumlah Infrastruktur Dasar IKN Segera Dibangun

News

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai proses lelang untuk sejumlah proyek pengerjaan infrastruktur dasar di Ibukota Negara Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga menyebut pelelangan tersebut telah dimulai pada 30 Mei 2022 dan diharapkan telah mendapatkan tanda tangan kontrak pada akhir Juli atau awal Agustus Tahun ini.

“Kita harapkan sudah ada tandatangan kontrak di akhir Juli atau awal Agustus. Ada yang sudah ditandatangani, tidak sekaligus, semua bertahap.

Danis menyebut adanya proses pelelangan ini memantapkan pembangunan IKN yang rencananya akan dimulai pengerjaannya pada semester 2.

Danis menyampaikan dengan sudah diadakan lelang memantapkan rencana pembangunan IKN di semester 2. “Kita harapkan (semester 2) mulai pengerjaannya,” imbuh dia.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menyebut pembangunan yang akan dikerjakan pada semester 2 ini nantinya berhubungan dengan infrastruktur dasar, salah satunya berkaitan dengan pembangunan jalan yang menunjang akses logistik untuk memudahkan akses pembuatan bangunan-bangunan IKN.

Sehingga, Pramono menyebut hal ini perlu diperhatikan lantaran jika jalan penunjang logistik itu tidak dibangun akan memberikan masalah dalam rencana pembangunan IKN.

Pembangunan IKN di semester 2 ini akan menggunakan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN). Namun pelaksanaannya belum disebutkan secara pasti akan dilakukan pada bulan apa di semester 2 nanti.

Dengan diadakannya lelang ini, artinya Kementerian PUPR mencari kontraktor pelaksana proyek IKN di Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan kawasan pengembangan IKN memiliki total luas lahan 256.000 hektare (HA). Dari luas lahan tersebut yang akan difokuskan untuk menjadi kawasan IKN sekitar 56.000 ha yang di dalamnya akan dibangun kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan, dan kawasan inti kesehatan dengan luas 6.671 ha.

Basuki menjelaskan untuk pembangunan kawasan inti tersebut akan ada 5 tahapan yang akan dikerjakan mulai dari 2022 sampai dengan 2025.

Adapun, tahap pertama akan dimulai pada 2022-2024 dengan fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintah. Dia mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan kawasan inti pemerintah di IKN ditaksir mencapai Rp46 triliun untuk membangunan gedung-gedung pemerintah mulai dari Istana Negara hingga gedung-gedung kementerian dan lembaga.

Back to top button
formbukudirekrorigapensi