Kementerian PU Siap Bangun 100 Sekolah Rakyat Tahap II, Groundbreaking Dimulai September 2025
Upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat terus berlanjut, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II pada bulan September 2025.
Proyek ini ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada pertengahan Juni 2026 sebagai bagian dari komitmen negara untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau layanan pendidikan formal.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyelesaikan konstruksi Tahap I yang telah dimulai pengerjaannya sejak penandatanganan kontrak pada 10 Mei 2025 dengan jangka waktu pengerjaan selama 65 hari kalender.
Proyek dengan total nilai kontrak sebesar Rp322 miliar ini mencakup pembangunan fisik di 63 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.
Dari 63 lokasi tersebut, terdapat salah satu lokasi prioritas yaitu Sentra Paramita yang terletak di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lokasi ini termasuk dalam kategori sekolah rintisan, sehingga pembangunan dilakukan melalui renovasi bangunan eksisting dengan alokasi anggaran sebesar Rp5 hingga Rp6 miliar.
Sekolah ini dirancang sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas 4 rombongan belajar dan total daya tampung sekitar 100 siswa.
Setelah konstruksi tahap 1 rampung, proyek ini nantinya akan dilanjutkan ke fase pembangunan berikutnya yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II.
Dody menyebut proses peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan SR Tahap II akan dilangsungkan pada bulan September 2025 mendatang agar seluruh konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu di pertengahan tahun 2026.
Adapun untuk pembiayaannya, pembangunan SR Tahap II sendiri diperkirakan akan menelan anggaran antara Rp 200 hingga Rp 300 miliar per unit sekolah, tergantung pada luas lahan yang digunakan.
Dalam kunjungannya ke SR Sentra Paramita pada Senin (14/07/2025), Menteri Dody menegaskan bahwa renovasi ini akan menjadi tanggung jawab Kementerian PU, sementara pemeliharaan nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial setempat.
Dody berharap kerja sama lintas kementerian ini dapat mendukung keberlangsungan dan keberhasilan program sekolah rakyat.
Sebagai informasi, Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU tahun 2026.
Untuk mendukung pembangunan 100 Sekolah Rakyat pada tahun 2026, Direktur Jenderal Prasarana Strategis, Maulidya Indah Junica, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 25,8 triliun.
Dana tersebut bersumber dari total pagu anggaran Ditjen Prasarana Strategis yang mencapai Rp 32 triliun.
Selain digunakan untuk sekolah rakyat, anggaran ini juga akan dialokasikan untuk pembangunan madrasah (Rp 3,5 triliun), serta infrastruktur lainnya seperti pasar, fasilitas olahraga, dan institusi pendidikan tinggi lainnya senilai Rp 3 triliun.
Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pendidikan terutama bagi masyarakat kurang mampu, serta mereka yang tinggal di wilayah terpencil yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.
Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan inklusif.
Dengan fondasi yang semakin kuat dan perencanaan yang matang, kehadiran sekolah rakyat ini diharapkan menjadi simbol nyata komitmen negara dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang layak dan inklusif bagi seluruh anak bangsa.
