Anggaran Perkeretaapian 2027 Naik Jadi Rp8,19 Triliun, Keselamatan Dapat Porsi Terbesar
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp8,19 triliun pada 2027.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono menyebut pagu anggaran tersebut meningkat signifikan dibandingkan pagu indikatif sebelumnya yang berada di angka Rp4,65 triliun.
Tambahan anggaran tersebut akan diarahkan terutama untuk mendukung keselamatan, sekaligus meningkatkan pelayanan dan konektivitas perkeretaapian nasional.
Adapun penggunaannya apabila dirincikan berdasarkan klasifikasi program diinformasikan bahwa dari total anggaran tersebut, sebesar Rp7,83 triliun dialokasikan untuk program infrastruktur konektivitas. Sementara anggaran yang tersisa sebesar Rp354,67 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Besarnya anggaran tersebut disampaikan Allan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (3/9/2026) sebagaimana informasi yang dikutip dari beberapa sumber.
Berdasarkan jenis belanja, anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp220,43 miliar, belanja operasional untuk penyelenggaraan perkantoran dan organisasi sebesar Rp77,97 miliar, serta belanja non-operasional sebesar Rp7,89 triliun.
Allan mengungkapkan bahwa kenaikan pagu terutama berasal dari tambahan anggaran untuk belanja non-operasional program infrastruktur konektivitas sebesar Rp3,5 triliun.
Tambahan anggaran sebesar Rp3,5 triliun tersebut mencakup Rp19,98 miliar untuk layanan kereta api perintis, Rp2,48 triliun untuk pembayaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara atau Infrastructure Maintenance and Operation (IMO), serta Rp1 triliun untuk penanganan perlintasan sebidang.
Selain itu, terdapat juga tambahan anggaran sebesar Rp56,26 miliar untuk belanja non-operasional program dukungan manajemen. Namun di sisi lain, pagu juga mengalami pengurangan sebesar Rp28,2 miliar yang bersumber dari pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp27,30 miliar dan pinjaman luar negeri sekitar Rp980,47 juta.
Meskipun begitu, tambahan anggaran tersebut tercatat menjadi porsi anggaran terbesar dalam Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2027 yang diarahkan penggunaannya untuk mendukung keselamatan, pelayanan, serta konektivitas perkeretaapian.
Kemenhub juga mengalokasikan sekitar Rp6,71 triliun untuk berbagai kegiatan yang mendukung keselamatan perkeretaapian, termasuk tambahan Rp3,48 triliun untuk penyelesaian backlog IMO dan penanganan perlintasan sebidang.
Sementara itu, program yang berkaitan dengan konektivitas memperoleh alokasi sekitar Rp866,15 miliar. Tambahan Rp19,98 miliar pada pos tersebut antara lain digunakan untuk penyelenggaraan layanan kereta api perintis, Trans-Papua Pondok S5, serta LRT Sumatra Selatan.
Sejumlah proyek strategis juga masuk dalam rencana penggunaan anggaran 2027. Di koridor Banten-Jakarta, pemerintah menyiapkan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Stasiun Cikarang dan Stasiun Kemayoran, peningkatan Stasiun Tanah Abang Ultimate, serta proyek Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I.
Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, anggaran antara lain diarahkan untuk pembangunan jalur ganda KA Solo-Semarang Fase I serta pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Motor (JPOM) Buniyau KM 423+820 pada lintas Bogor-Yogyakarta, tepatnya antara Stasiun Tambak dan Stasiun Ijo.
Adapun di Jawa Timur, sejumlah proyek yang disiapkan meliputi pembangunan jalur ganda KA Wonokromo-Sepanjang serta Surabaya Regional Railway Line Phase I.
Pembangunan dan penguatan layanan perkeretaapian juga berlanjut di luar Jawa. Di Sumatra Selatan dan Lampung, anggaran mencakup perawatan serta pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara dan penyelenggaraan layanan perintis LRT Sumatra Selatan, termasuk operasional dan layanan feeder.
Sementara di Sulawesi Selatan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk layanan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare, pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment) penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum Makassar, pengadaan tanah di Kabupaten Maros, Kota Makassar, dan Kabupaten Pangkep, serta pembayaran penggunaan lahan.
Salah satu agenda penting yang mendapat tambahan anggaran cukup besar adalah penyelesaian backlog perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebesar Rp2,48 triliun. Nilai tersebut terdiri atas backlog 2023 sebesar Rp358,11 miliar dan backlog 2024 sebesar Rp2,12 triliun.
Selain pembangunan infrastruktur, anggaran 2027 juga mencakup penyelenggaraan layanan kereta api perintis di sejumlah daerah, termasuk Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan layanan transportasi berbasis rel tetap tersedia di wilayah yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Secara keseluruhan, kebutuhan pendanaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2025–2029 mencapai Rp40,18 triliun. Anggaran tersebut akan menopang berbagai program konektivitas, pelayanan, keselamatan, dukungan manajemen, serta kebutuhan teknis transportasi perkeretaapian.
Dengan peningkatan anggaran pada 2027, pemerintah menempatkan keselamatan sebagai fondasi utama pengembangan jaringan kereta api, sembari melanjutkan pembangunan konektivitas dan peningkatan kualitas layanan agar transportasi perkeretaapian semakin andal dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
