Catatan Pengembang Soal Program 3 Juta Rumah, Ketersediaan Material Bangunan hingga Sulitnya Perizinan Jadi Kendala
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan sejumlah strategi untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyebut pemerintah akan memanfaatkan lahan – lahan sitaan dari koruptor untuk membangun rumah murah bagi rakyat.
Hal ini disampaikan olehnya dalam acara diskusi “Sosialisasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP” yang digelar pada Senin, 28 Oktober 2024 sebagaimana informasi yang dikutip dari laman konstruksimedia.com
Maruarar mengaku penggunaan tanah sitaan tersebut telah dibahas olehnya bersama dengan Kejaksaan Agung.
Kendati demikian, tanah sitaan tersebut baru bisa digunakan apabila sudah mendapatkan restu dari kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan dan perlu adanya kepastian soal legalitas lahan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman detik.com, program 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini akan mulai dilakukan pada tahun 2025 mendatang.
Maruarar mengajak semua pihak termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
Karena menurutnya, keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga swasta dibutuhkan dalam program ini mengingat ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas.
Dalam program 3 juta rumah tersebut, pengembang memiliki sejumlah catatan terkait ketersediaan material konstruksi, perizinan dan kesiapan sumber daya manusia.
Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Adriliwan Muhhamad mengungkapkan bahwa ketersediaan material konstruksi/bangunan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam program ini, terutama di wilayah pedesaan.
Seperti diketahui, bahwasanya dari 3 juta rumah tersebut bila dirincikan nantinya akan ada 1 juta rumah yang dibangun di daerah perkotaan. Sementara sebanyak 2 juta lainnya akan dibangun di daerah perdesaan.
Menurut Muhhamad, pembangunan rumah untuk di daerah perdesaan masih kerap kesulitan untuk mendapatkan material bangunan, contohnya seperti pasir dan semen.
Hal ini berdasarkan pengalamannya membangun rumah subsidi di beberapa wilayah perdesaan, seperti di NTT, Papua, maupun di Serang.
Walaupun demikian, pihaknya akan tetap mendukung program 3 juta rumah dan meminta pemerintah untuk memperhatikan dari sisi material bangunan.
Selain material bangunan, pihaknya juga meminta pemerintah untuk memperhatikan proses perizinan membangun rumah yang dianggapnya masih berbelit sehingga perlu dibenahi agar lebih mudah.
Menurutnya, perlu adanya inovasi untuk proses perizinan yang lebih sederhana dan terkontrol, sehingga pemerintah akan mempermudah pelaksanaan proyek ini.
Tak hanya material konstruksi dan sistem perizinan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan.
Adriliwan memastikan pihaknya (Appernas Jaya) siap mendukung terwujudnya program ini dari segi sumber daya manusia (SDM).
Menteri Maruarar berharap semua pihak dapat bersinergi dalam mewujudkan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perumahan ini mengingat kesadaran bersama akan gotong royong merupakan kunci keberhasilan dalam membangun rumah untuk rakyat.
