Terungkap !, Pembangunan IKN Akan Dilanjutkan di Era Prabowo Subianto

Teka teki mengenai keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya mulai terungkap.

Meskipun sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tak menyinggung Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato politik perdananya pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Hal ini bukan berarti menyingkirkan warisan besar era pemerintahan Presiden Jokowi tersebut dari prioritas.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan akan terus berlanjut di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Keberlanjutan pembangunan IKN ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

Dimana dalam pernyataannya tersebut, Diana Kusumastuti mengaku dirinya mendapatkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Amanat tersebut disampaikan saat dirinya diundang ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada beberapa hari lalu.

Meski tidak dijelaskan dengan pasti sampai mana keberlanjutan pembangunan IKN di era pemerintahan Prabowo, Namun Diana memastikan pembangunan yang telah berjalan akan segera diselesaikan.

Selain IKN, Diana juga memastikan pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan bebas hambatan atau jalan tol hingga pembangunan bendungan akan terus berlanjut dan pihaknya akan fokus menyelesaikan proyek yang sebelumnya ditargetkan selesai pada tahun ini.

Sebagai informasi, Diana Kusumastuti baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri PU mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Seiring dengan pelantikan tersebut, Prabowo Subianto melakukan nomenklatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian berbeda yakni Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun pemecahan Kementerian PUPR ini disebut sudah direncanakan oleh Prabowo Subianto sejak sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden.

Hal ini dilakukan seiring dengan program Prabowo yang akan membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.