Wapen PU Ungkap Pentingnya Pemerataan Pembangunan Bendungan Demi Dukung Swasembada Pangan Program Prabowo
Kementerian Pekerja Umum (PU) berkomitmen akan terus mendorong pemerataan pembangunan bendungan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti pada acara Pembukaan Rapat Anggota Tahunan Indonesian National Committe on Large Dams (INACOLD)/Komite Nasional untuk Bendungan Besar (KNI-BB) 2024 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (GIK UGM), Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta, Sabtu (16/11/2024),
Pemerataan ini dilakukan dalam rangka mendukung program swasembada pangan, energi, dan air yang menjadi Asta Cita Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan adanya pemerataan tersebut, program swasembada pangan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2028 mendatang.
Namun ada salah satu syarat untuk mencapai target tersebut, indeks ketahanan air Indonesia harus mencapai 200 meter kubik per kapita per tahun dengan sebaran yang merata di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, Wamen PU Diana menekankan pentingnya pemerataan pembangunan bendungan sebagai upaya menuju swasembada pangan melalui layanan irigasi seluas 1.271.415 ha, swasembada energi melalui penambahan energi listrik sebanyak 15.627,83 MW, dan ketahanan air sebanyak 59,59 m³/kapita/tahun.
Menurutnya, bendungan merupakan salah satu infrastruktur sumber daya air yang dapat diupayakan untuk menampung potensi ketersediaan air demi mendukung tercapainya target tersebut.
Jika target swasembada pangan tercapai, Indonesia nantinya tak perlu lagi berpegang pada impor dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
Berbicara tentang bendungan, Pemerintah dikabarkan telah membangun 187 bendungan sampai tahun 2014, kemudian ditambah 61 bendungan yang telah dan akan diselesaikan dari 2015 hingga 2025, serta tambahan 11 bendungan baru lainnya, sehingga total ada 259 bendungan yang akan dimiliki oleh Indonesia.
Namun sayangnya, jumlah bendungan di Indonesia belum menyebar secara merata. Menurut catatan Diana, hanya sebagian wilayah di Indonesia yang memiliki ketahanan air lebih dari 120 meter kubik per kapita per tahun yang menjadi target visium Kementerian PUPR di tahun 2030.
