Top! Pemerintah Sudah Belanjakan Rp1.515 Triliun Lebih Untuk 190 Proyek PSN Selama 8 Tahun

Pemerintah saat ini masih terus gencar menyelesaikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Pembangunan proyek strategis ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (sustainable).

Tercatat dalam 8 tahun terakhir sejak PSN digaungkan pada tahun 2016, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian melaporkan sebanyak 190 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah rampung sampai dengan Desember 2023.

Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sukses terbangun selama periode 2016 – 2023 tersebut telah menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.515 triliun.

Setelah berhasil menuntaskan 190 PSN, Pemerintah juga berkomitmen untuk menyelesaikan PSN lainnya di tahun 2024.

Mengutip informasi dari laman kompas.com, Pemerintah menargetkan pembangunan 41 PSN dengan total anggaran Rp500 triliun dapat rampung.

Dari 41 PSN tersebut, 31 PSN di antaranya yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 489,47 triliun ditargetkan selesai pada periode Januari – Oktober 2024. Sedangkan 10 PSN lainnya yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 10,52 triliun ditargetkan selesai pada periode Oktober – Desember 2024.

31 PSN yang ditargetkan rampung selama periode Januari – Oktober 2024 meliputi :

1. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung senilai Rp4,5 triliun,
2. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi Tahap 1 (Kisaran-Indrapura) senilai Rp6,07 triliun,
3. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh senilai Rp16,5 triliun,
4. Benoa Maritime Tourism Hub senilai Rp6,14 triliun,
5. Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu senilai Rp1,16 triliun,
6. Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan senilai Rp1,9 triliun,
7. Bendungan Lausimeme di Sumatera Utara senilai Rp741 miliar,
8. Bendungan Marga Tiga di Lampung senilai Rp871 miliar,
9. Bendungan Temef di NTT senilai Rp1,27 triliun,
10. Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat senilai Rp2,04 triliun,
11. Bendungan Sidan di Bali senilai Rp421 miliar,
12. Bendungan Keureuto di Aceh senilai Rp1,73 triliun,
13. Rehabilitasi Daerah Irigasi Glapan di Jawa Tengah senilai Rp729 miliar,
14. D.I. Baliase di Sulawesi Selatan senilai Rp1,3 triliun,
15. Bendungan Jlantah di Jawa Tengah senilai Rp996 miliar,
16. Bendungan Jragung di Jawa Tengah senilai Rp2,8 triliun,
17. Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo senilai Rp850 miliar,
18. Bendungan Way Apu di Maluku senilai Rp1,6 triliun,
19. Bendungan Meninting di NTB senilai Rp823 miliar,
20. Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG senilai Rp1,2 triliun,
21. KI Bantaeng di Sulawesi Selatan senilai Rp155 triliun,
22. KI Kendari di Sulawesi Tenggara senilai Rp17,9 triliun,
23. KI Tanah Kuning di Kalimantan Utara senilaiRp 4,01 triliun
24. KI Takalar di Sulawesi Selatan senilai Rp6,8 triliun,
25. KI Jorong di Kalimantan Selatan senilai Rp500 miliar,
26. KI Kuala Tanjung di Sumatera Utara senilai Rp28,87 triliun,
27. KI Indonesia Pomalaa Industry Park di Sulawesi Tenggara senilai Rp100 triliun,
28. KI Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP) di Sulawesi Tengah senilai Rp91,7 triliun,
29. KI Pulau Ladi di Kepulauan Riau (Kepri) senilai Rp3,12 triliun,
30. Kawasan Terintegrasi Bakauheni di Lampung senilai Rp4,7 triliun,
31. KI Pupuk Fakfak di Papua Barat senilai Rp23,25 triliun.

Sementara itu, 10 proyek PSN lainnya yang ditargetkan selesai pada Oktober – Desember 2024 atau pasca Jokowi Lengser di antaranya yaitu :

1. Pelabuhan Sorong senilai Rp 121,9 miliar,
2. Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur senilai Rp 272 miliar,
3. Bendungan Tigadihaji di Sumatera Selatan senilai Rp 2 triliun,
4. Bendungan Bener di Jawa Tengah senilai Rp 2,06 triliun,
5. Bendungan Bagong senilai Jawa Timur senilai Rp 709 miliar,
6. Bendungan Manikin di Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp 2,06 triliun,
7. Bendungan Budong-Budong di Sulawesi Barat senilai Rp 1,3 triliun,
8. Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Rukoh di Aceh senilai Rp 1,01 triliun,
9. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan di Jawa Tengah senilai Rp 728 miliar,
10. Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang di Sumatera Selatan senilai Rp 274 miliar.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo memastikan pembangunan PSN di tahun ini akan dipercepat sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Dimana dalam instruksinya tersebut, Presiden Jokowi meminta pembangunan PSN dapat dipercepat agar tidak ada proyek yang mangkrak.

Selain adanya upaya percepatan pembangunan PSN di tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru – baru ini juga dikabarkan telah mengeluarkan 12 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar PSN).

Dalam aturan tersebut, terdapat 204 proyek strategis nasional (PSN) dari berbagai sektor yang dicanangkan pemerintah. Dan sebanyak 12 proyek di antaranya telah dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

12 proyek ini terdiri dari proyek jalan tol, pelabuhan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hingga kereta cepat.

Dari total 12 proyek, terdapat lima proyek jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) yang dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di antaranya yaitu :

• Tol Kisaran – Rantauprapat,
• Tol Langsa – Lhokseumawe,
• Tol Lhokseumawe – Sigli,
• Tol Dumai – Sigambal-Rantauprapat,
• Tol Muara Enim – Lahat-Lubuk Linggau.

Kemudian sisanya sebanyak 7 proyek merupakan proyek non – tol yang meliputi :

• Pelabuhan New Ambon,
• Kereta Cepat Jakarta-Surabaya,
• Kawasan Industri di Tanggamus,
• Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan,
• SPAM Juanda/Jatiluhur II, SPAM Jatigede,
• SPAM Kamijoro.

Meski sudah dikeluarkan atau dicoret dari daftar PSN, 12 proyek tersebut nantinya masih tetap akan digarap oleh setiap kementerian terkait. Hanya saja, proyek tersebut tidak mendapatkan fasilitas seperti layaknya PSN.

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto menjelaskan bahwa pencoretan 12 PSN tersebut merupakan arahan Jokowi atas pertimbangan setiap kementerian teknis serta Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Sebagai informasi, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) merupakan sebuah komite beranggotakan lintas kementerian yang menjadi pusat koordinasi untuk mengatasi hambatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sebagaimana informasi yang dikutip dari wikipedia.com.

Mengutip informasi dari laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KPPIP ditugaskan untuk memastikan target pembangunan infrastruktur selesai secara cepat dan efisien melalui kolaborasi beberapa kementerian yang menjadi koordinator utama dalam mendorong percepatan sejumlah proyek prioritas dan strategis nasional.

Adapun komite ini sendiri dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagaimana informasi yang dikutip dari laman resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Seiring perkembangan kebijakan ekonomi, peran KPPIP berkembang dan kini telah dipercaya untuk melakukan seleksi atas Proyek Stategis Nasional (PSN) yang diberikan keistimewaan dan fasilitas percepatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.