Top ! Anggaran Rp14 Triliun Akan Cair, IKN Segera Digas Lagi
Pemerintah akan segera mencairkan anggaran senilai Rp14 triliun untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya sempat tertunda karena adanya pemblokiran seiring dengan isu efisiensi.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan persoalan pemblokiran alokasi anggaran pembangunan infrastruktur IKN tersebut telah teratasi dan diselesaikan.
Pemerintah kini tengah fokus mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran agar pembangunan di IKN dapat terus berjalan sesuai rencana.
Seperti diketahui sebelumnya, sempat beredar kabar mengenai adanya pemblokiran anggaran Kementerian PU sekitar Rp 14 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di IKN.
Tidak hanya terjadi pada alokasi dana untuk IKN, pemblokiran ini juga terjadi pada semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) lainnya.
Pemberitaan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat mengenai keberlanjutan pembangunan IKN. Bahkan, memicu munculnya berbagai macam spekulasi mengenai potensi perlambatan proyek ambisius tersebut.
Kendati begitu, rasa kekhawatiran ini pun akhirnya berhasil diredam oleh pernyataan Kementerian PU Dody Hanggodo, dimana dirinya menegaskan bahwa dana untuk proyek strategis nasional tersebut tidak jadi diblokir.
Dalam pernyataannya baru – baru ini, Dody juga mencoba meluruskan pemberitaan terkait masalah tersebut.
Menurutnya, isu yang sempat mencuat hanyalah terkait dinamika politik anggaran yang belum sepenuhnya rampung di awal masa pemerintahan atau bukan disebabkan kebijakan efisiensi sebagaimana yang diperintahkan Presiden Prabowo.
Adapun masalah politik anggaran tersebut dipastikan telah selesai. Proses penyelesaian politik anggaran ini telah dilakukan dengan melibatkan DPR dan Kementerian Keuangan.
Dengan kepastian tidak adanya pemblokiran anggaran ini, pembangunan berbagai proyek strategis di IKN, seperti Sumbu Tripraja, kawasan legislatif dan yudikatif diharapkan dapat terus berjalan sesuai target.
Pemerintah optimis IKN akan menjadi ibu kota politik yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2028 mendatang.
Sebagai informasi tambahan, pembangunan IKN saat ini tengah difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Wilayah Perencanaan 1 IKN.
Dimana kawasan tersebut dirancang sebagai pusat pemerintahan modern yang tak hanya mengusungkan konsep kota pintar, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, tetapi juga menerapkan penggunaan teknologi cerdas dalam pengelolaan air dan sampah.
Tak hanya sebagai pusat pemerintahan, Presiden Prabowo juga menargetkan IKN menjadi kota politik di akhir masa pemerintahannya.
Sehingga semua kegiatan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif nantinya akan diselenggarakan di IKN.
Maka dari itu, ekosistem perkantoran yang mendukung fungsi legislatif dan yudikatif (DPR/MPR RI) di IKN dipastikan harus sudah dibangun dan beroperasi pada tahun tersebut agar IKN dapat menjalankan perannya sebagai kota politik.
Guna merealisasikan target ini, Pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo melakukan upaya percepatan penyelesaian infrastruktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif di IKN Nusantara.
Namun dalam hal ini, Basuki menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan.
