Program Kerja Tahun 2023, Kementerian PUPR Fokus pada 5 Prioritas Utama

News

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ada 5 prioritas utama yang akan difokuskan pada program kerja tahun anggaran (TA) 2023 mendatang. Kelima prioritas ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI membahas Pendahuluan RKA K/L dan RKP TA 2023 di Jakarta, Kamis 9 Juni 2022.

Lima prioritas program kerja tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertemakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. 

Menteri Basuki menyebut hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan yang termasuk dalam Program Prioritas Nasional dapat diselesaikan pada tahun 2024.

Lima prioritas yang diutamakan pada program tahun 2023 tersebut yaitu multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta tetap mempertahankan program pola padat karya.

Basuki menjelaskan pagu indikatif Kementerian PUPR di tahun anggaran 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 98,21 triliun. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut.

Pertama, rencana kegiatan pada bidang sumber daya air sebesar Rp 35,89 triliun yang meliputi :

1. Pembangunan 23 bendungan,

2. Pembangunan 6.900 Ha irigasi,

3. Rehabilitasi dan peningkatan 98.700 Ha irigasi,

4. Pembangunan 41 km pengendali banjir,

5. Pembangunan 3 unit pengendali sedimen/lahar gunung berapi,

6. Pembangunan 25 km pengaman pantai,

7. Dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3/detik.

Kedua, rencana kegiatan pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 40,25 triliun yang meliputi :

1. Peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 15 km,

2. Pembangunan jalan nasional sepanjang 303,6 km,

3. Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 6,5 km,

4. Peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 1.100 meter,

5. Peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.831,3 km,

6. Preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 125,8 km,

7. Preservasi rutin jalan sepanjang 47.017 km,

8. Jembatan nasional sepanjang 510 km, revitalisasi drainase dan jembatan gantung, serta padat karya

Ketiga, rencana kegiatan pada bidang permukiman sebesar Rp14,25 triliun yang meliputi :

1. Pembangunan dan peningkatan SPAM dengan kapasitas 2.105 liter/detik,

2. Optimalisasi SPAM sebanyak  4.870 SR,

3. SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.600 SR,

4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 23.656 KK,

5. Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 71.750 KK,

6. Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 82.120 KK,

7. Penataan permukiman kumuh perkotaan seluas 30 ha,

8. Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seluas 40 Ha,

9. Pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat,

10. Penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.852 m2,

11. Penataan bangunan dan lingkungan di 15 kawasan,

12. Rehabilitasi dan renovasi 979 unit sarana prasarana sekolah/madrasah,

13. Pembangunan dan rehabilitasi 12 unit PTN/PTKIN,

14. Rehabilitasi dan renovasi 5 unit pasar,

15. Dan pembangunan prasarana olahraga.

Keempat, rencana kegiatan pada bidang perumahan sebesar Rp5,49 triliun yang meliputi pembangunan 3,244 unit Rusun, 27.825 unit PSU, dan 103.000 unit Bantuan Rumah Swadaya,

Adapun dukungan manajemen di Ditjen Bina Kontruksi yaitu Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, BPSDM, BPIW, Setjen, dan Itjen sebesar Rp1,86 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen. 

Sementara itu, untuk kegiatan pola padat karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang.

Hadir mendampingi Menteri PUPR, Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal PUPR T. Iskandar, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Kepala BPSDM Khalawi Abdul Hamid, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arafah Permana, dan Kepala BPJT Danang Parikesit.

Back to top button