Perluas Jangkauan Pendidikan di Indonesia Timur, Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III-B di Sulawesi Siapkan Pagu Anggaran Rp4,28 Triliun

Pemerintah terus memperluas pembangunan infrastruktur pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat. Memasuki Tahap IIIb, pembangunan fasilitas pendidikan tersebut mulai diarahkan ke sejumlah wilayah di Pulau Sulawesi dengan menyiapkan lima paket pekerjaan konstruksi yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan data pengadaan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), total nilai pagu anggaran kelima paket tersebut mencapai Rp4,2839 triliun atau sekitar Rp4,28 triliun.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Selain mendukung pemerataan fasilitas pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb juga membuka peluang bagi industri konstruksi nasional untuk terlibat dalam penyediaan infrastruktur sosial di berbagai daerah.
Berdasarkan daftar pengadaan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian PU, lima paket pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb di Pulau Sulawesi mencakup 10 kabupaten. Di Provinsi Sulawesi Tengah, paket Sulawesi Tengah-1 dialokasikan untuk Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Sigi dengan nilai pagu anggaran Rp768,5 miliar.
Selanjutnya, paket Sulawesi Tenggara-1 mencakup Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan dengan nilai Rp863,4 miliar. Sementara itu, pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara melalui paket Sulawesi Utara-1 menjangkau Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan nilai Rp913,4 miliar.
Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat dua paket pekerjaan. Paket Sulawesi Selatan-1 mencakup Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kabupaten Selayar dengan nilai Rp904 miliar. Adapun paket Sulawesi Selatan-2 dialokasikan untuk Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang dengan nilai Rp834,6 miliar.
Dari kelima paket tersebut, Sulawesi Utara-1 memiliki nilai pagu anggaran terbesar, sedangkan Sulawesi Tengah-1 menjadi paket dengan nilai paling rendah. Secara keseluruhan, alokasi anggaran pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb di Pulau Sulawesi mencapai Rp4,28 triliun. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIb menjadi bagian dari keberlanjutan pengembangan infrastruktur pendidikan permanen yang sebelumnya telah dilaksanakan melalui Tahap II.
Di Pulau Sulawesi, salah satu proyek yang telah menunjukkan hasil nyata adalah pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Pajjaiyang, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

SRT 3 Sulawesi Selatan dibangun di atas lahan seluas sekitar 7,6 hektare dan menjadi salah satu kawasan pendidikan terpadu dengan kapasitas awal 1.080 siswa. Berdasarkan data Kementerian PU per 21 September 2026, pembangunan sekolah ini telah mencapai progres fisik 100 persen. Capaian tersebut menjadikannya salah satu dari tiga lokasi dalam paket Sekolah Rakyat Sulawesi Selatan-2 yang telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi secara penuh, bersama lokasi Takalar dan Sinjai.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan SRT 3 ini mencakup sedikitnya 32 bangunan beserta sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang disediakan meliputi gedung pembelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, serta guest house. Kawasan ini juga dilengkapi lapangan upacara, lapangan sepak bola, lapangan basket, gedung serbaguna, masjid, instalasi air bersih, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), rumah genset, hingga area parkir dan lanskap.

Kelengkapan fasilitas tersebut dirancang untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang tidak hanya mendukung kegiatan belajar mengajar, tetapi juga memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan aktivitas keseharian siswa. Bahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merencanakan pengembangan kapasitas SRT 3 Sulawesi Selatan ini hingga 3.000 siswa melalui penambahan fasilitas pada tahap berikutnya.
Pembangunan SRT 3 Sulawesi Selatan menjadi salah satu gambaran bagaimana proyek infrastruktur pendidikan permanen dapat dikembangkan sebagai kawasan terpadu. Pengalaman pelaksanaan Tahap II ini sekaligus menjadi pijakan bagi pemerintah dalam melanjutkan pembangunan Tahap IIIb di berbagai kabupaten di Pulau Sulawesi.
Dengan cakupan 10 kabupaten dan nilai anggaran sekitar Rp4,28 triliun, pembangunan Tahap IIIb tidak hanya berpotensi memperluas akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan peluang pekerjaan bagi kontraktor nasional, konsultan konstruksi, penyedia material, serta pelaku usaha pendukung sektor konstruksi. Keterlibatan industri konstruksi diharapkan dapat mendukung pembangunan fasilitas pendidikan berkualitas sekaligus mendorong pemerataan infrastruktur sosial di kawasan Indonesia Timur.















