Pemerintah Siapkan Lahan Komdigi Seluas 45 Hektare di Depok Untuk Bangun Rusun MBR
Pemerintah terus mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi atas keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Depok, Jawa Barat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rusun tersebut pada Sabtu (7/3/2026).
Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) kementerian tersebut.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mendorong percepatan realisasi pembangunan hunian vertikal yang dinilai menjadi solusi strategis dalam memenuhi kebutuhan perumahan di wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.
Lahan yang ditinjau memiliki luas total sekitar 45,06 hektare. Dari total tersebut, sekitar 30,086 hektare merupakan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital dengan sekitar 24,707 hektare di antaranya masih berupa lahan kosong. Sementara itu, sekitar 14,97 hektare lainnya merupakan lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI), dengan sekitar 9,62 hektare belum dimanfaatkan atau masih belum terbangun.
Meski demikian, sebagian lahan diketahui saat ini telah ditempati oleh masyarakat. Tercatat sekitar 218 kepala keluarga (KK) menempati area tersebut tanpa dasar hukum yang sah.
Selain memiliki luas yang cukup besar, kawasan ini dinilai memiliki aksesibilitas yang baik serta didukung oleh berbagai fasilitas publik di sekitarnya. Lokasinya berada sekitar 2,8 kilometer dari Stasiun Depok Lama dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda.
Di sekitar kawasan juga tersedia sejumlah fasilitas pendukung seperti pasar, pusat layanan kesehatan, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Menteri PKP menilai pembangunan rumah susun di kawasan tersebut berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Kota Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk serta terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan horizontal.
Selain menyiapkan pembangunan fisik hunian, pemerintah juga berencana menyediakan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk memiliki tempat tinggal. Salah satu skema yang disiapkan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang memungkinkan masyarakat memperoleh pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar satu persen, serta cicilan yang relatif terjangkau.
Pemerintah juga berencana memberikan dukungan tambahan berupa tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air, sehingga beban biaya hidup masyarakat yang menempati hunian tersebut dapat tetap terjaga pada tingkat yang terjangkau.
