Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Tengah Terus Dipercepat, Target Rampung Desember 2026
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini tengah berupaya mempercepat progres pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire.
Upaya percepatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah yang berstatus sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), sekaligus mendukung pelayanan publik di daerah tersebut.
Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU terus mendorong penyelesaian pembangunan sejumlah gedung pemerintahan yang meliputi Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah.
Dimana untuk progresnya sendiri dilaporkan telah mencapai angka sebesar 36,90 persen hingga 9 Agustus 2026 dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini tepatnya di bulan Desember 2026 sebagaimana informasi yang dikutip dari laman Kementerian PU,
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa infrastruktur pemerintahan yang memadai sangat diperlukan.
Menurutnya, ketersediaan infrastruktur pemerintahan menjadi salah satu fondasi penting bagi daerah otonom baru dalam menjalankan fungsi kelembagaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Pembangunan DOB perlu adanya dukungan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan infrastruktur ini dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP Papua Tengah telah dimulai pada 20 Oktober 2025. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih melalui skema kerja sama operasi (KSO), dengan nilai kontrak mencapai Rp355,36 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selain membangun gedung pemerintahan, Kementerian PU juga melakukan penataan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Tengah yang telah dimulai pengerjaannya pada Desember 2025 dengan target selesai pada Desember 2026 mendatang.
Penataan dilakukan agar kawasan ini menjadi kawasan pemerintahan yang terpadu dan memiliki fasilitas pendukung memadai.
Penataan tersebut mencakup pembangunan gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta jaringan plambing dan elektrikal.
Adapun untuk progresnya, penataan kawasan tersebut saat ini telah mencapai angka 25,34 persen dengan sejumlah pekerjaan yang tengah berlangsung antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pembangunan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Melihat progres pembangunan dan penataan yang terus meningkat, pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah ditargetkan dapat rampung tepat waktu.
Rampungnya pusat pemerintahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan kelembagaan Provinsi Papua Tengah sebagai DOB, sekaligus memastikan aktivitas pemerintahan dapat berjalan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat wilayah Papua sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang inklusif.
Langkah percepatan pembangunan di kawasan Papua tersebut juga sejalan dengan semangat PU608 yang mendorong pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui percepatan ini, pemerintah berupaya memastikan kehadiran infrastruktur tidak hanya mendukung aktivitas pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
