BNPB Targetkan Pembangunan Hunian Sementara Korban Bencana Aceh Rampung Februari 2026
Pemerintah menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh dapat diselesaikan pada Februari 2026 atau sebelum memasuki bulan Ramadan.
Penyelesaian huntara ini menjadi bagian penting dari upaya percepatan pemulihan pascabencana agar para penyintas dapat segera menempati hunian yang lebih layak dan aman.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pembangunan huntara terus berjalan secara bertahap di sejumlah wilayah terdampak.
Fasilitas tersebut akan dilengkapi dengan dengan layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta dapur umum guna memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi selama masa transisi.
Menurut Abdul, pembangunan hunian sementara di Aceh akan difokuskan di beberapa kabupaten, antara lain Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Pidie.
Selain itu, lokasi pengungsian terpadu juga disiapkan di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sejumlah wilayah lain yang mengalami dampak signifikan akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Seiring dengan pembangunan huntara, pemerintah bersama instansi terkait terus mengerahkan dukungan personel dan peralatan berat, dengan melibatkan unsur TNI dan Polri, untuk untuk memulihkan wilayah-wilayah terdampak bencana.
Upaya pemulihan ini mencakup normalisasi lingkungan, pembukaan akses jalan, serta penanganan sisa material banjir dan longsor di berbagai daerah.
Kemudian BNPB juga memperkuat dukungan pemulihan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Pemulihan akses darat menjadi salah satu prioritas utama, mengingat sejumlah jalur penghubung sempat terputus akibat bencana.
Beberapa jembatan di ruas Bireuen– Bener Meriah dilaporkan telah kembali dapat digunakan, meski di sejumlah wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah akses kendaraan roda empat masih terbatas.
Abdul Muhari menyampaikan bahwa sejumlah ruas jalan saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua, namun belum sepenuhnya optimal.
Oleh karena itu, Pemerintah terus mengupayakan perbaikan agar sebelum akhir Desember 2025 akses tersebut dapat dilalui kendaraan roda empat, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat kembali normal.
Di sektor layanan kesehatan, BNPB memastikan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan yang terdampak bencana telah kembali beroperasi. Di Provinsi Aceh, seluruh rumah sakit pemerintah dilaporkan telah berfungsi kembali.
Berdasarkan data BNPB, sebanyak 23 rumah sakit di Aceh telah beroperasi penuh, sementara satu rumah sakit di Kabupaten Aceh Tamiang masih beroperasi secara bertahap karena proses pembersihan sisa material banjir masih berlangsung.
Selain rumah sakit, sebanyak 288 puskesmas di Aceh juga telah kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tersisa 19 puskesmas yang belum dapat beroperasi secara normal dan masih dalam tahap pemulihan.
Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, tercatat 35 rumah sakit telah kembali beroperasi, begitupun di Sumatera Barat sebanyak 29 rumah sakit juga telah berfungsi normal pascabencana.
Dengan percepatan pembangunan hunian sementara, pemulihan akses infrastruktur, serta normalisasi layanan kesehatan, pemerintah berharap masyarakat terdampak bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya dapat segera bangkit dan menjalani aktivitas secara lebih aman dan layak.
