Kunjungi Sumbar, PUPR Pastikan Flyover di Jalur Ekstrem Sitinjau Lauik Dibangun Tahun 2023
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana akan melaksanakan pembangunan jembatan layang (flyover) di kawasan Sitinjau Lauik, Sumatera Barat (Sumbar) yang merupakan ruas jalan nasional kota Padang ke arah Solok.
Rencana pembangunan Fly Over ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan di jalur ekstrem pada bagian ruas jalan nasional tersebut yang memiliki banyak tikungan tajam.
Hal ini disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi longsor di kawasan Sitinjau Lauik bersama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Buya Mahyeldi dan Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi pada Rabu, 2 November 2022.
Kunjungannya dalam peninjauan tersebut untuk melihat langsung kondisi jalan nasional yang viral tersebut serta memastikan bahwa longsor di Sitinjau Lauik ini dapat segera ditangani dengan baik dan perencanaan pembangunan flyover dapat dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Basuki menyebut pihaknya akan memprioritaskan pembangunan untuk kawasan Panorama 1. Sedangkan untuk Panorama 2, pihaknya akan menanganinya secara parsial dengan melakukan perbaikan geometri jalan yang dimana seluruh desain perlu melalui proses review desain Detail Engineering Design (DED) terlebih dahulu.
Selain itu, Menteri basuki juga mengungkapkan bahwa untuk persoalan perizinan dan lahan dalam pembangunan fly over tersebut nantinya akan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemda.
Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi menyambut positif pembangunan flyover tersebut dan mengaku akan segera menindaklanjuti arahan dan masukan dari Menteri PUPR.
Mahlyeldi berharap masukan yang telah diberikan oleh Menteri PUPR ini dapat langsung diakomodir dengan merubah desainnya. Sehingga, perencanaan dan pelaksanaannya dapat terlaksana pada tahun 2023 mendatang.
Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar, Era Sukma Munaf menyebut rencana pembangunan flyover Sitinjau pada tahap pertama untuk kawasan Panorama I diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 1,6 triliun.
“Proses review desain untuk Panorama I itu untuk exit dan entry-nya karena ada perubahan tikungan. Kalau bisa tuntas dipertengahan 2023, termasuk izin hutan lindungnya, insyaallaah langsung dilaksanakan dengan sistem KPBU dengan HK,” jelas Era.
