Bedah Pasar Alat Berat Indonesia Lewat Webinar DTSL UGM: Tantangan Pasar dan Sinergi Rantai Pasok
Topkonstruksi – Industri alat berat memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Ketersediaan peralatan, kelancaran rantai pasok, kesiapan tenaga kerja, serta perkembangan teknologi menjadi sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.
Persoalan tersebut dibahas dalam webinar Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) bertajuk “Tantangan Pasar Alat Berat Untuk Mendorong Peningkatan Supply Chain dalam Infrastructure Delivery”. Webinar ini mempertemukan pelaku industri, pemerintah, dan akademisi untuk membahas kondisi pasar alat berat serta tantangan penyediaannya bagi kebutuhan pembangunan.
Dengan narasumber dari pelaku industry Bapak Rochman Alamsyah dari Dewan Pembina Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), lalu Edi Santoso pada Dewan Pakar (PERTAABI) dari sisi pemerintah ada Bapak Indro Pantja Pramodo, S.T., M.T., selaku Plt. Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PU dan dari sisi akademisi ada Bapak Dr. Eng. Ir. Yosephus Ardean K. Prayitno, S.T., M.Eng., IPM sebagai ketua program studi Teknik pengelolaan dan perawatan alat berat DTM SV UGM.
Dalam sambutan pembukaan, Prof. Dr.Eng. Ir. M. Zudhi Irawan, S.T., M.T., IPM selaku Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pelaku industri.
Ia menyampaikan, “Tantangan pasar alat berat ini harus disikapi melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, khususnya asosiasi profesi dan pelaku industri.” Menurut Prof. Dr.Eng. M. Zudhi Irawan, S.T., M.T., IPM, perguruan tinggi tidak hanya berperan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan solusi penelitian yang dibutuhkan industri maupun pembangunan nasional.
Rohman Alamsyah dari Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia (PERTAABI), memaparkan kondisi dan kecenderungan kebutuhan alat berat dari sisi pengguna. Sementara itu, perspektif pemerintah disampaikan Oleh Airin Saputri Harahap, Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, yang hadir mewakili Bapak Indro Pantja Pramodo, S.T., M.T., selaku Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
Dari kalangan akademisi, Dr. Eng. Ir. Yosephus Ardean K. Prayitno, S.T., M.Eng., IPM yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk memperkuat ekosistem konstruksi nasional.
Dalam pemaparannya, Rohman Alamsyah menjelaskan bahwa perkembangan pasar alat berat tidak hanya bergantung pada kemampuan produksi pabrikan. Ketersediaan unit juga dipengaruhi oleh jalur distribusi, kebutuhan pengguna, kondisi perdagangan global, dan kebijakan pemerintah.
Rochman menyampaikan, “Pertumbuhan daripada alat berat untuk supply ataupun demand ini tidak hanya bergantung pada kekuatan produksi daripada alat berat, tetapi jalur distribusi kemudian kebutuhannya dan suplainya itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor.”
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keseimbangan antara permintaan dan pasokan membutuhkan dukungan berbagai aspek. Gangguan rantai pasok global, perubahan regulasi, hingga biaya pengiriman dapat mempengaruhi ketersediaan alat berat di lokasi proyek.
Rochman juga menyoroti pengaruh kebijakan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), terhadap keputusan investasi perusahaan. Perubahan kepastian volume produksi dapat memengaruhi perencanaan pengadaan alat karena investasi alat berat membutuhkan modal besar dan umumnya direncanakan untuk penggunaan jangka panjang.
Selain itu, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi bagian penting dalam pengembangan industri alat berat. Peningkatan kandungan lokal berpotensi mendorong industri nasional, tetapi perlu diimbangi kesiapan kapasitas produksi dan teknologi agar kebutuhan pasar tetap terpenuhi.
Transisi energi turut menjadi tantangan dalam penerapan biodiesel B50, misalnya, menuntut kesiapan teknologi mesin dari produsen alat berat. Di sisi lain, perkembangan alat berat listrik dan hibrida membuka peluang bagi industri untuk meningkatkan efisiensi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan teknologi yang lebih ramah lingkungan.
Dari sisi pemerintah, Airyn Saputri Harahap, S.T., M.Sc menyampaikan perspektif kebijakan dan pembinaan jasa konstruksi dalam mendukung ketersediaan alat berat nasional. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki kerangka regulasi untuk mendukung penggunaan peralatan konstruksi serta penguatan rantai pasok jasa konstruksi.
Airyn merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas penggunaan peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri. Ia menjelaskan, “Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas penggunaan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri.”
Menurut pemaparan tersebut, penguatan industri alat berat tidak cukup hanya dengan menyediakan unit. Ekosistemnya juga perlu didukung sistem pendataan, mekanisme pengadaan, pemeliharaan, serta kompetensi operator agar peralatan dapat digunakan secara optimal di lapangan.
Salah satu langkah yang disoroti adalah pemanfaatan sistem informasi material dan peralatan konstruksi. Pendataan ketersediaan alat berat dinilai penting untuk membantu pemerintah dan pelaku usaha memahami kondisi pasokan, sehingga kebutuhan proyek dapat direncanakan dengan lebih baik.
Airyn juga menyoroti pentingnya kepastian kesiapan peralatan dalam proses pengadaan. Ketersediaan alat yang sesuai kebutuhan menjadi faktor penting agar pekerjaan konstruksi tidak terhambat akibat keterbatasan unit atau persoalan operasional.
Webinar ini menegaskan bahwa tantangan industri alat berat Indonesia berkaitan erat dengan kemampuan menghadirkan peralatan yang tepat, pada lokasi yang tepat, dan pada waktu yang dibutuhkan. Ketersediaan unit perlu didukung distribusi yang efisien, suku cadang, layanan purnajual, serta operator dan teknisi yang kompeten.
Ke depan, penguatan rantai pasok membutuhkan sinergi antara pemerintah, asosiasi, pelaku industri, dan perguruan tinggi. Kebijakan yang adaptif, kesiapan teknologi, serta pengelolaan data yang lebih baik dapat membantu menjembatani kebutuhan proyek dengan kemampuan penyediaan alat berat.
Dengan dukungan ekosistem yang kuat, industri alat berat diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
