Kementerian PU Dapat Tambahan Rp16,12 Triliun, Anggaran 2027 Jadi Rp114,59 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) nampaknya akan menjalankan agenda pembangunan infrastruktur 2027 dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan yang diajukan.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari beberapa sumber, Kementerian PU diketahui memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp16,12 triliun setelah melalui pembahasan bersama Komisi V DPR RI.
Sehingga dengan adanya tambahan tersebut, total alokasi anggaran Kementerian PU untuk 2027 hanya sebesar Rp114,59 triliun. Angka ini terhitung masih jauh dari kebutuhan anggaran yang diusulkan sebelumnya dalam penyusunan awal anggaran 2027 yang mencapai sebesar Rp219,51 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan produktivitas, mendorong investasi, dan memperkuat industri.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur, mulai dari sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, hingga fasilitas pendidikan serta infrastruktur berbasis masyarakat.
Menurut Dody, produktivitas pembangunan perlu tercermin dari semakin baiknya layanan infrastruktur yang diterima masyarakat. Di sektor sumber daya air misalnya, pembangunan irigasi harus mampu mendukung produktivitas pertanian. Sementara infrastruktur jalan dan jembatan perlu memperkuat konektivitas antara sentra produksi dan pasar.
Selain itu, penyediaan air juga harus memastikan infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi secara optimal, sedangkan pengembangan kawasan perlu dilakukan secara lebih tertata.
Dari anggaran Rp114,59 triliun, sektor sumber daya air mendapatkan alokasi sebesar Rp30,62 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan rehabilitasi irigasi, pengendalian banjir dan pantai, serta penyediaan air baku.
Sementara itu, sektor jalan dan konektivitas memperoleh alokasi terbesar yakni mencapai Rp37,3 triliun. Anggaran tersebut mencakup pembangunan dan penanganan jalan, jembatan, jalan tol, flyover, underpass, hingga jembatan gantung.
Kemudian untuk sektor cipta karya, Kementerian PU menyiapkan anggaran sebesar Rp12,52 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan layanan air minum, air limbah, pengelolaan sampah, pembangunan gedung, serta penataan kawasan strategis.
Adapun sektor prasarana strategis memperoleh alokasi sebesar Rp32,57 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk sekolah, sekolah keagamaan, perguruan tinggi, serta sejumlah fasilitas sosial lainnya.
Selain anggaran untuk pembangunan fisik, Kementerian PU mengalokasikan Rp1,91 triliun untuk dukungan manajemen. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan tata kelola, pengawasan, pengembangan sumber daya manusia, tugas konstruksi, hingga pembiayaan infrastruktur.
Pemerintah juga meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pada tahun 2027, alokasi untuk program infrastruktur berbasis masyarakat dan pembangunan jembatan gantung mencapai Rp6,62 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan di 16.672 lokasi. Jumlah titik lokasi pembangunan ini meningkat dibanding tahun 2026 yang mencatatkan alokasi anggaran Rp5,48 triliun untuk 15.348 lokasi.
Jika dirincikan, program tersebut terdiri atas 13.996 lokasi Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), pembangunan 128 unit jembatan gantung serta 2.246 lokasi program infrastruktur berbasis masyarakat di bidang permukiman.
Program – program tersebut diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan keterlibatan warga dalam pembangunan di wilayah masing-masing.
Dengan total anggaran Rp114,59 triliun, Kementerian PU akan memfokuskan belanja 2027 pada pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional membuat penetapan prioritas dan pengawalan pelaksanaan program menjadi penting agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat secara optimal.
