Pembangunan 245 Unit Huntara di Tapanuli Selatan Capai Progres 70%
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Salah satu proyek yang tengah dipercepat adalah pembangunan Huntara Batangtoru yang berlokasi di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Langkah percepatan ini dilakukan untuk memastikan warga terdampak banjir dapat segera meninggalkan tenda darurat dan menempati hunian yang lebih aman dan layak. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah memindahkan masyarakat dari kondisi darurat menuju tempat tinggal sementara yang memenuhi standar kenyamanan dasar, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di Batangtoru, pemerintah membangun sebanyak 245 unit huntara yang tersebar dalam 21 blok. Seluruh unit tersebut diperuntukkan bagi sekitar 245 kepala keluarga terdampak banjir, sebagai bagian dari upaya pemulihan yang lebih terstruktur dan manusiawi.
Hingga saat ini, progres fisik pembangunan Huntara Batangtoru telah mencapai sekitar 70 persen. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, berbagai alat berat dikerahkan ke lokasi, di antaranya excavator, concrete mixer, dump truck, bulldozer, serta vibro roller. Mobilisasi peralatan tersebut difokuskan pada percepatan pekerjaan struktur dan infrastruktur kawasan.
Secara teknis, bangunan huntara menggunakan sistem modular dengan struktur rangka baja ringan yang dirancang kokoh serta memungkinkan proses konstruksi berlangsung lebih cepat tanpa mengabaikan standar mutu. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan menekankan aspek kecepatan, kualitas, dan keselamatan kerja.
Tak hanya menyediakan unit hunian, kawasan Huntara Batangtoru juga dilengkapi fasilitas pendukung guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tinggal sementara. Fasilitas tersebut meliputi mushola, gedung serbaguna, lapangan futsal, ruang komunal, taman bermain anak, toilet komunal, instalasi listrik dan pencahayaan, serta jaringan air bersih dan sanitasi.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan hunian sementara ini dapat segera dimanfaatkan oleh warga terdampak. Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan pemulihan pascabencana sekaligus menjaga kelayakan lingkungan dan keberlanjutan pelayanan dasar selama masa transisi menuju hunian permanen.
