Otorita IKN Teken Enam Paket Supervisi Infrastruktur Strategis Tahap II
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi menandatangani enam paket pekerjaan supervisi pembangunan infrastruktur strategis.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan nasional, sekaligus menegaskan kesiapan Nusantara menuju Ibu Kota Politik pada 2028.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan supervisi harus berpedoman secara ketat pada ketentuan kontrak serta prinsip profesionalitas.
Ia menekankan bahwa ruang perubahan dalam pelaksanaan supervisi sangat terbatas, dan penyimpangan yang melebihi ambang batas yang ditetapkan yaitu 10% berpotensi berujung pada terminasi kontrak.
Dengan ditandatanganinya enam paket supervisi tersebut, Otorita IKN hingga kini telah merampungkan penandatanganan 26 dari total 28 paket pekerjaan Tahap II periode 2025–2028.
Paket – paket tersebut terdiri atas 14 paket pembangunan fisik dan 12 paket manajemen konstruksi atau supervisi. Capaian ini menandai kesiapan Otorita IKN untuk memasuki fase konstruksi yang lebih intensif, terencana, dan terintegrasi.
Enam paket supervisi yang ditandatangani mencakup pengawasan pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kawasan inti IKN.
1. Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif yang melibatkan 28 personel dengan masa kerja Desember 2025 hingga Oktober 2027 melalui kerja sama operasi PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, dan PT Aksara Karya Konsultan.
2. Supervisi pembangunan jalan kawasan kompleks yudikatif dengan dukungan 23 personel dan masa kerja Desember 2025 hingga Desember 2027 melalui kerja sama operasi PT Perentjana Djaja dan PT Disiplan Consult.
3. Supervisi pembangunan jalan kawasan pendukung yang melibatkan 25 personel dengan masa kerja Desember 2025 sampai Desember 2027 melalui kerja sama operasi PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), dan PT Pola Teknik Konsultan.
4. Pembangunan Embung 1B dan Embung 1C. Supervisi Embung 1B yang melibatkan 36 personel dengan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027 melalui kerja sama operasi PT Rayakonsult dan PT Caturbina Guna Persada.
5. Supervisi Embung 1C juga didukung 36 personel dengan periode kerja yang sama melalui kerja sama operasi PT Mitra Utama Kenzo, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), dan PT Antusias Raya.
6. Supervisi pembangunan kolam retensi yang melibatkan 34 personel dengan masa kerja Desember 2025 hingga November 2027 melalui kerja sama operasi PT Rayakonsult, PT Hilmy Anugerah, dan PT Caturbina Guna Persada.
Bimo menjelaskan bahwa seluruh paket supervisi tersebut melibatkan tenaga ahli dan tenaga pendukung yang bertugas memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar mutu, tepat waktu, serta dikelola secara akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan laporan, penerapan sistem kehadiran digital, serta kewajiban seluruh tenaga ahli dan pendukung untuk berada di lokasi pekerjaan.
Bimo menegaskan bahwa seluruh rangkaian pembangunan IKN diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan Nusantara siap berfungsi sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Melalui penandatanganan enam paket supervisi ini, Otorita IKN menegaskan komitmennya untuk menjaga pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat, berkualitas, dan berkelanjungan.
Dengan pengawasan yang kuat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Otorita IKN optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara akan melahirkan pusat pemerintahan modern yang efektif, tangguh, dan mampu menjawab kebutuhan bangsa di masa depan.
