Pengusaha Asal China Tunjukkan Minat Investasi di IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap telah menerima kunjungan delegasi Kamar Dagang Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada Minggu (7/12/2025). Kunjungan tersebut menghasilkan sinyal positif, setelah para pengusaha asal China menyatakan ketertarikan untuk menanamkan investasi di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi, Danis H. Sumadilaga, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat berbagai proyek pembangunan guna memastikan IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Ia menjelaskan bahwa mulai Desember 2025 hingga akhir 2027, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi salah satu prioritas utama agar seluruh fasilitas pemerintahan dapat siap digunakan pada tahun tersebut.
Danis juga memaparkan bahwa pembangunan IKN dirancang melalui lima tahapan hingga 2045. Saat ini, aktivitas konstruksi berfokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, dan secara bertahap mulai bergerak menuju KIPP 1B serta 1C seiring meningkatnya kebutuhan fasilitas pendukung.
Dari pihak delegasi, Wakil Ketua Kamar Dagang Hainan Indonesia, Karmin menyampaikan apresiasinya terhadap pesatnya perkembangan pembangunan IKN. Ia menjelaskan bahwa rombongan delegasi ini terdiri dari komunitas pengusaha lintas wilayah, tidak hanya dari Hainan, tetapi juga dari Shenzhen dan sejumlah daerah lain di Tiongkok.
Menurutnya, para investor yang hadir menilai perkembangan IKN sangat positif dan menunjukkan minat kuat untuk berpartisipasi dalam pengembangan berbagai sektor.
Delegasi tersebut mewakili perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, mulai dari teknologi, manufaktur, furnitur, pariwisata, produk konsumen, bahan bangunan, sanitasi, hingga industri makanan
Sebagai informasi, total realisasi investasi non-APBN yang telah masuk ke IKN mencapai Rp65,3 triliun hingga September 2025.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono sebelumnya menyampaikan bahwa investasi tersebut berasal dari 49 pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui 52 perjanjian kerja sama. Ia menegaskan bahwa aliran investasi tersebut menjadi bukti kuatnya kepercayaan dunia usaha terhadap keberlanjutan pembangunan IKN.
Basuki juga memastikan bahwa pembangunan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepastian tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah diundangkan sejak 30 Juli 2025.
Perpres ini untuk memberikan arahan pembangunan nasional sekaligus menjamin keberlanjutan proyek IKN. Basuki menilai bahwa hadirnya payung regulasi tersebut menjadi sinyal penting bagi masyarakat dan investor bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana dan akan dituntaskan secara menyeluruh.
