Dalam Tiga Tahun, Proyek Pembangunan Infrastruktur IKN Habiskan Dana Rp24,16 triliun
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat ini terlihat masih terus berjalan dengan menunjukkan kemajuan progres konstruksi yang cukup signifikan.
Di tengah progresnya yang terus berjalan tersebut, megaproyek yang dicanangkan pemerintah ini membutuhkan dana yang sangat amat fantastis bahkan hingga mencapai ratusan triliun.
Bila melihat sisi pendanaan sejauh ini, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan dana anggaran sebesar Rp24,16 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari sejak tahun 2020 hingga Maret 2023.
Dengan anggaran senilai Rp24,16 triliun tersebut, Menteri PUPR Basuki menyebut bahwa pihaknya saat ini telah meneken sebanyak 39 paket pekerjaan dengan progres sebesar 29,87 persen.
Hal ini disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 7 Juni 2023.
Secara keseluruhan, total anggaran yang disediakan untuk mendukung proyek infrastruktur IKN selama periode 2020 – 2023 adalah sebanyak Rp 36,72 triliun dari total anggaran IKN hingga 2024 yang mencapai sebesar Rp 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan.
Adapun dukungan anggaran infrastruktur IKN sebesar Rp26,67 triliun yang dialokasikan tahun 2023 digunakan untuk keperluan infrastruktur sumber daya air (SDA) senilai Rp1,14 triliun meliputi drainase utama, pengendalian banjir DAS Sangai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan Ingake Sungai Sepaku.
Lalu dianggarkan pula untuk sektor bina marga dengan nilai sebesar Rp9,72 triliun yang meliputi pembangunan jalan tol IKN, pembangunan jalan kerja logistik di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN pembangunan jalan akses bandara dan lainnya.
Kemudian untuk sektor cipta karya dengan nilai sebesar Rp11,58 triliun yang meliputi penyiapan KIPP I dan II, penataan sumbu kebangsaan I dan II, penataan sumbu tripaja, pembangunan kawasan beranda Nusantara, dan sebagainya.
Selanjutnya untuk sektor perumahan dengan nilai sebesar Rp4,2 triliun yang meliputi pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan rusun ASN dan Hankam.
Dan terakhir untuk sektor bina konstruksi senilai Rp30 miliar meliputi pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di IKN, manajemen pengadaan barang dan jasa terkait IKN.
