Wujudkan IKN Smart Forest City, PUPR Tingkatkan SDM Yang Andal dan Kompeten
Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang saat ini tengah digencarkan pemerintah tak hanya memindahkan ibu kota secara fisik dari Jakarta ke Kalimantan Timur tetapi juga dinilai dapat menciptakan pemerataan ekonomi.
Pemerataan ekonomi ini perlu diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia atau human capital bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar wilayah proyek pembangunan IKN.
Oleh karena itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten menjadi prioritas bagi Kementerian PUPR dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal ini dikarenakan pembangunan IKN membutuhkan SDM yang kompeten serta memahami prinsip dasar dalam pembangunan kota pintar dan memiliki analisis yang tajam untuk memecahkan masalah dalam pengembangan kota pintar.
Selain membutuhkan SDM yang berkompeten, Kementerian PUPR juga menekankan pentingnya menjaga kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Merujuk pada tujuan dan syarat pembangunan IKN ini, kebutuhan akan SDM yang berkualitas dan berwawasan teknologi berkelanjutan dinilai penting mengingat IKN didesain dengan mengusungkan konsep smart forest city yang menggambarkan IKN harus menjadi kota berkelanjutan di dunia serta menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa yang akan datang sekaligus menjadi simbol identitas nasional.
Lantas bagaimana cara pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pembinaan SDM bagi masyarakat sekitar IKN guna mendukung pembangunan IKN Nusantara ?
Guna mendukung pembangunan IKN, Kementerian PUPR berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja konstruksi kepada masyarakat di sekitar lokasi IKN dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bina Konstruksi, Kementerian PUPR tercatat telah melatih sebanyak 9.796 tenaga kerja konstruksi pada tahun 2022 lalu atau melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebanyak 7.100 orang.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa pelatihan yang diberikan ini terdapat beberapa level yaitu mulai dari kontraktor sampai dengan tukang di level operasional.
Untuk mendukung pelatihan ini, Kementerian PUPR telah menyediakan seluruh jenis kebutuhan pelatihan yang nantinya diperlukan dalam pengerjaan proyek IKN.
Selain menyediakan seluruh kebutuhan pelatihan, Kementerian PUPR juga merekrut masyarakat dari sekitar wilayah IKN, Balikpapan dan wilayah-wilayah Kalimantan Timur lainnya yang mana calon-calon pekerja ini akan dilengkapi dengan keterampilan khusus.
Adapun para peserta yang mengikuti pelatihan ini berasal dari SMK, politeknik, perguruan tinggi, sampai dengan ASN di wilayah Kalimantan Timur.
Pelatihan ini digelar secara online atau dalam jaringan (daring) seperti pelatihan Building Information Model (BIM) maupun pelatihan lapangan berupa praktik seperti pelatihan operator alat berat, pertukangan atau konstruksi.
Pelatihan tenaga kerja konstruksi IKN ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan serta mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam rangka menaikkan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Tak hanya itu, pelatihan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja konstruksi mengingat SDM yang terlibat dalam pembangunan IKN harus memenuhi standar kompetensi yang tinggi.
Apabila para tenaga kerja telah dinyatakan lulus dari pelatihan maka namanya akan tercantum dalam sistem informasi atau database yang bisa diakses oleh para kontraktor dan konsultan sehingga para peserta yang lulus dari pelatihan ini memiliki peluang untuk dapat direkrut.
Pasalnya, Kementerian PUPR juga mewajibkan para kontraktor dan konsultan baik domestik maupun internasional yang terlibat dalam pembangunan IKN untuk merekrut tenaga kerja lokal yang telah menjalani pelatihan.
Hal ini sejalan dengan upaya Kementerian PUPR yang ingin mengoptimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan infrastruktur dengan mendorong penggunaan tenaga kerja konstruksi, aplikator, material, badan usaha, dan penyedia jasa yang terlibat berasal dari dalam negeri. Bahkan terkait TKDN ini, Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian.
Sesuai dengan visi Presiden RI Joko Widodo, pembangunan IKN ini diharapkan tidak hanya memindahkan ibu kota negara secara fisik ke Kalimantan tetapi juga membangun dan meningkatkan kompetensi SDM masyarakat sekitar IKN dan seluruh Indonesia.
Hal ini sangat terlihat dari upaya pelatihan SDM yang dilaksanakan Kementerian PUPR dengan tidak hanya untuk memenuhi tenaga kerja proyek pembangunan tetapi juga meningkatkan kelas kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia ke level yang baru agar para tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pembangunan IKN tersebut menjadi tenaga kerja yang memiliki daya saing, baik ketika roda perekonomian IKN sudah bergerak maupun dalam pasar tenaga konstruksi nasional dan internasional.
