Kementerian PU dan BGN Perkuat Sinergi Bangun Fasilitas Pemenuhan Gizi Nasional
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Prosesi penandatanganan ini dilaksanakan secara langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo dan Kepala BGN Dadan Hidayana di Pendopo Kementerian PU pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Penandatanganan MoU tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kolaborasi ini menegaskan komitmen Kementerian PU dalam membangun infrastruktur sosial, melanjutkan pengalaman serupa pada pengembangan Sekolah Rakyat (SR) di masa sebelumnya.
Menteri Dody menjelaskan bahwa sinergi ini akan mengadopsi pendekatan serupa dengan pembangunan SR, termasuk koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar lahan pembangunan dapat segera disiapkan.
Dody pun menargetkan pembangunan di 1.000 lokasi, dengan proses lelang dan pelaksanaan fisik segera dimulai setelah lahan tersedia.
Dalam kerja sama ini, lokasi pembangunan akan ditentukan oleh BGN, sementara Kementerian PU akan mendukung pembangunan fisiknya.
Kemudian pemerintah daerah juga diharapkan turut antusias menyediakan lokasi mengingat lahan yang dibutuhkan SPPG relatif lebih kecil dibandingkan SRÂ Â Â Â Â Â Â Â Â
Kepala BGN Dadan Hidayana menegaskan bahwa SPPG merupakan tulang punggung strategi pemenuhan gizi nasional.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman Kementerian PU, Saat ini terdapat 3.233 unit SPPG yang melayani sekitar 8,2 juta jiwa. Namun, masih ada 12 kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas tersebut, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang memerlukan perhatian khusus.
Dengan dukungan Kementerian PU, BGN optimistis pekerjaan akan jadi lebih ringan dan target pembangunan akan lebih cepat tercapai.
BGN menargetkan 25.000 unit SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 unit di wilayah 3T, melalui skema kerja sama dengan mitra maupun pendanaan APBN.
Untuk tahun 2025 ini, program MBG diharapkan dapat menjangkau 20 juta penerima manfaat pada pertengahan Agustus, dan meningkat hingga 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian PU telah menerbitkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025 mengenai desain prototipe bangunan SPPG, yang mencakup dua model modular dan satu model konvensional.
Desain ini dapat digunakan oleh seluruh pihak untuk mempercepat perencanaan dan perizinan SPPG. Selain itu, telah dibangun tiga unit SPPG di Kota Jambi, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Kebumen melalui pendanaan CSR BUMN Karya yang memanfaatkan lahan milik Kementerian PU.
Kerja sama strategis ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan fisik SPPG, tetapi juga memperkuat sinergi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, demi memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, khususnya di wilayah yang kurang berkembang.
