Kemensos dan 200 Kepala Daerah Akan Teken MoU, Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat
Pemerintah terus mendorong pembangunan Sekolah Rakyat yang ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025 – 2026.
Menteri PU Dody menyampaikan bahwa pihaknya (Kementerian PU) berkomitmen mendukung penuh pembangunan infrastruktur pendidikan melalui program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dody memastikan infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pembelajaran lainnya tersedia secara memadai sehingga anak-anak dari keluarga yang berada di lingkaran kemiskinan memiliki akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Hal ini disampaikan oleh Menteri PU Menteri Dody usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta pada Rabu (9/4/2025).
Dody menyebut dukungan Kementerian PU terhadap program Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata implementasi langsung dari visi Asta Cita Presiden Prabowo, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Demi mensukseskan program tersebut, Dody menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar lembaga serta pemerintah daerah.
Pasalnya, kesuksesan program Sekolah Rakyat tidak dapat diraih hanya dengan mengandalkan satu atau dua kementerian saja. Program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan target Presiden tercapai.
Untuk itu, Dody mengajak seluruh pihak baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk secara bersama – sama berkomitmen mendukung dan memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyambut baik komitmen Menteri Dody.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan penandatanganan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait program pembangunan sekolah rakyat pada akhir April atau awal bulan Mei.
MoU tersebut akan melibatkan berbagai kepala daerah yang telah mengusulkan aset berupa bangunan atau tanah sebagai lokasi sekolah rakyat.
Total ada 200 kepala daerah terdiri dari gubernur, bupati hingga wali kota yang melakukan penandatanganan MoU.
Selain ratusan kepala daerah, terdapat sejumlah kementerian lembaga lainnya yang turut terlibat dalam pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat.
Kementerian lembaga tersebut antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan lain lain.
Menurut Gus Ipul, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) menjadi kementerian yang utama dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Kementerian Dikdasmen memiliki peran untuk menyusun kurikulum hingga proses rekrutmen guru dan murid.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang mengusungkan konsep sekolah berasrama (boarding school).
Program ini gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem dengan tujuan untuk memberikan pendidikan komprehensif yang meningkatkan keterampilan, karakter, dan daya saing peserta didik.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan serta dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mendorong lahirnya generasi unggul untuk masa depan Indonesia.
Program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.
