Proyek Bendungan Jragung Dikebut, Kementerian PU Targetkan Operasional Awal 2027
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian pembangunan fisik Bendungan Jragung di Jawa Tengah.
Infrastruktur sumber daya air tersebut disiapkan untuk memperkuat pasokan air baku bagi kebutuhan irigasi persawahan, terutama di Kabupaten Demak dan wilayah sekitarnya yang menghadapi tekanan kekeringan sekaligus banjir rob.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan keterbatasan pasokan air di kawasan pesisir utara Jawa Tengah semakin kompleks karena wilayah tersebut juga kerap terdampak banjir rob. Kondisi itu menyebabkan lahan pertanian terendam air asin sehingga meningkatkan risiko gagal panen bagi petani.
Dody telah meminta jajaran Kementerian PU mempercepat penanganan di lapangan, terutama untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian yang terdampak. Menurutnya, penyediaan air menjadi kebutuhan mendesak untuk membantu petani menghadapi dampak kekeringan dan rob secara bersamaan.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Sudarto mengatakan percepatan pembangunan Bendungan Jragung menjadi penting karena ratusan hektare lahan pertanian di sepanjang koridor Pantai Utara (Pantura) berpotensi mengalami gagal panen akibat keterbatasan air.
Berdasarkan data BBWS Pemali Juana per 21 September 2026, sedikitnya 124 hektare sawah di Kabupaten Demak tercatat mengalami kekeringan dengan status risiko tinggi gagal panen.
Di tengah kondisi tersebut, pembangunan Bendungan Jragung telah memasuki tahap akhir. Hingga saat ini, progres konstruksinya mencapai 97 persen dan ditargetkan selesai pada Desember 2026. Setelah itu, bendungan direncanakan mulai beroperasi pada awal 2027, dengan pelaksanaannya turut menyesuaikan kondisi curah hujan.
Bendungan Jragung memiliki kapasitas tampung hingga 90 juta meter kubik. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu mendukung layanan irigasi seluas 4.500 hektare lahan persawahan mulai awal 2027.
Saat ini, Bendungan Jragung juga telah memasuki tahap pengisian awal atau impounding. Proses tersebut membutuhkan waktu karena kondisi hidrologis masih dipengaruhi musim kemarau panjang yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia akibat fenomena El Niño.
Sambil menunggu bendungan beroperasi penuh, Kementerian PU menjalankan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan dalam jangka pendek. Upaya tersebut dilakukan melalui mobilisasi unit pompanisasi darurat, penyediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional pompa, serta pembangunan sumur bor di sejumlah lokasi yang membutuhkan pasokan air.
Penanganan juga dilakukan untuk menghadapi ancaman intrusi air laut yang dapat mengganggu kualitas lahan pertanian. Pemerintah mengoptimalkan fungsi Bendung Karet Wonokerto sebagai salah satu upaya menahan masuknya air laut ke kawasan pertanian.
Pengoperasian Bendung Karet Wonokerto dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian PU, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan sebagian lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah kondisi kekeringan dan ancaman rob.
Percepatan pembangunan Bendungan Jragung yang berjalan beriringan dengan langkah mitigasi di lapangan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pasokan air sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian di kawasan Pantura.
Dengan kapasitas tampung yang besar dan cakupan layanan irigasi yang mencapai 4.500 hektare, Bendungan Jragung nantinya diharapkan menjadi salah satu infrastruktur penting dalam memperkuat ketahanan air dan mendukung kegiatan pertanian di Demak serta wilayah sekitarnya.
