Desain Baru Kawasan IKN (Legislatif – Yudikatif IKN) Disetujui Presiden Prabowo
Pemerintah melangkah lebih jauh dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan disahkannya desain kawasan legislatif dan yudikatif oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kawasan yang akan menjadi pusat pengambilan keputusan strategis negara tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2027, atau paling lambat pada semester pertama 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa desain kawasan ini dirancang dengan filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat.
Basuki menyebut Presiden menekankan pentingnya menghadirkan bangunan dengan kesan tegas, lurus, dan berwibawa, mengingat kawasan ini akan menjadi tempat lahirnya berbagai keputusan penting negara.
Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan kawasan legislatif menilai konsep yang diusung tidak hanya menonjolkan kemegahan, tetapi juga memperhatikan aspek kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
Ia melihat posisi dan kontur kawasan yang lebih tinggi dibandingkan bangunan pemerintahan lainnya akan memperkuat kesan monumental sekaligus mencerminkan identitas kebangsaan yang kokoh.
Muzani menilai perkembangan pembangunan IKN telah menunjukkan kemajuan signifikan, dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang kini mulai terlihat nyata.
Sejumlah infrastruktur utama, seperti bandara, Istana Wakil Presiden, hingga Masjid Negara, disebut telah berdiri dan menunjukkan wujud kemegahan yang dapat dirasakan secara langsung.
Sebagai bagian dari proses pembangunan, proyek kawasan legislatif dan yudikatif telah memasuki tahap kontraktual sejak akhir 2025.
Pada awal tahun 2026, desainnya disempurnakan kembali mengikuti arahan Presiden guna memastikan kesesuaian dengan visi besar pembangunan IKN.
Dalam penyusunannya, pemerintah juga melakukan studi banding ke sejumlah negara, seperti Turki, India, dan Mesir. Langkah ini dilakukan untuk menghadirkan kawasan yang tidak hanya representatif dan fungsional, tetapi juga mampu mencerminkan identitas nasional Indonesia secara kuat.
Dengan pengesahan desain ini, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern, berwibawa, dan berkarakter nasional.
